Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa bupati, wali kota, hingga gubernur memegang peran kunci dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, khususnya dalam menentukan anak-anak yang berhak mengenyam pendidikan gratis tersebut.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Kota Batam, Selasa (21/1).
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” kata Gus Ipul di hadapan para bupati yang hadir.
Ia menjelaskan, tidak ada mekanisme pendaftaran bagi calon siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan melibatkan Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah dilakukan asesmen lapangan terhadap calon siswa, hasilnya disampaikan kepada kepala daerah.
“Setelah tiga-tiganya setuju, (hasil asesmen) dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya. Akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan miniatur pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis, tetapi juga fasilitas pendukung seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, orang tua siswa juga akan mendapat program pemberdayaan ekonomi serta menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan program ini secara jujur dan profesional.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada 2025 sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, terdiri atas 35 lokasi di Sumatera, 70 di Jawa, 7 di Bali dan Nusa Tenggara, 13 di Kalimantan, 28 di Sulawesi, 7 di Maluku, dan 6 di Papua. Sekolah tersebut menampung 15.945 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Seiring berjalannya program rintisan, pada tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga telah dimulai di 104 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
