Sebanyak 18 atlet berprestasi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah tidak masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka sebelumnya tercatat sebagai pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB Surya Bahari mengatakan, pemerintah daerah masih mencari solusi terkait nasib para atlet yang pernah meraih prestasi di PON Papua hingga PON Aceh-Sumatra Utara 2024.
“Saya sedang minta datanya dan prestasinya seperti apa? Nah nanti solusinya akan koordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) seperti apa,” kata Surya, Selasa (20/1/2026).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Surya menyebut aturan baru dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuka peluang atlet berprestasi diangkat menjadi ASN, meski dengan sejumlah kriteria. Namun, ia belum memastikan apakah 18 atlet tersebut bisa kembali bekerja di Pemprov NTB.
“Di sana (aturan yang baru) jelas bisa diangkat di sana, tapi ada kriterianya. Kan sekarang banyak aturan berubah. Pelan-pelan akan coba mengurai,” ujarnya.
Selain menelaah regulasi Kemenpora, Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan aturan pusat.
“Kalau ada aturan dari kementerian. Kita lihat jangan sampai aturan di daerah berseberangan dengan aturan pusat aturan lebih tinggi di atasnya,” ucap Surya.
Menurut Surya, PHK ini berpotensi memengaruhi persiapan NTB sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Saat ini, kondisi para atlet beragam, ada yang masih aktif dan ada pula yang tidak aktif berlatih.
“Ada yang masih aktif dan non aktif. Nah makanya kita cari celah kemana yang memungkinkan dan tidak menyalahi aturan. Nah bisa saja ke BUMD,” katanya.
Sementara itu, Rohani, atlet atletik NTB yang pernah tampil di PON Jawa Barat, Papua, dan Aceh-Sumatra Utara, mengaku terkena PHK per 31 Desember 2025. Ia tercatat sebagai honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga NTB sejak 2023.
“Kami masuk ke 518 honorer yang tidak diperpanjang. Kan kami bisa dibilang beda dengan honorer yang lain. Karena kami sebagai atlet daerah juga, ada kebanggan tersendiri mengharumkan nama NTB di luar daerah bahkan internasional,” ujarnya.
