Warga Negara Asing (WNA) asal Prancis bernama Brigitte Pla (66) ditipu seorang pria yang mengaku petugas pajak senilai Rp 2,5 miliar di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi kini tengah menyelidiki kasus penipuan tersebut.
“Saya ditipu senilai Rp 2,5 miliar dikuras dari penipuan online yang menyamar sebagai petugas pajak. Saya menerima panggilan dari nomor 08987655148 yang mengaku sebagai petugas Kantor Pajak Sorong,” kata Brigitte Pla kepada wartawan, Selasa (20/1/2025).
Korban yang merupakan pengelola Tabari Dive Lodge mengatakan peristiwa penipuan terjadi pada Senin (19/1/2026). Saat itu pelaku menyampaikan dalih pembaruan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit yang disebut wajib dilakukan.
“Pelaku kemudian mengirim tautan aplikasi M-Pajak untuk mengunduh serta mendaftarkan data. Saat menunggu kode verifikasi, saya kembali dihubungi dan diminta memindai QR Code dengan alasan pemeriksaan keuangan oleh kantor pajak,” jelasnya.
Brigitte Pla melanjutkan pelaku meminta kode token perbankan. Tanpa curiga, korban langsung mengikuti arahan tersebut sebanyak 11 kali hingga notifikasi transaksi masuk ke ponsel miliknya.
“Dana sebesar Rp 250 juta tercatat keluar sebanyak 10 kali transaksi, hingga total kerugian mencapai Rp 2,5 miliar,” katanya.
“Saya mempertanyakan transaksi tersebut. Namun pelaku berdalih dana itu terpotong otomatis oleh sistem pajak dan menjanjikan pengembalian. Setelah itu, pelaku menghilang dan tidak lagi merespons komunikasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya, Kombes Iwan Manurung membenarkan adanya laporan sindikat penipuan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mendalaminya.
“Iya benar adanya laporan dugaan penipuan online tersebut. Saya periksa dulu laporannya. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan,” katanya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Iwan melanjutkan kasus ini diduga melibatkan sindikat penipuan online terorganisir yang telah beraksi lintas wilayah dan memakan banyak korban. Menurutnya, modus penipuan seperti ini semakin canggih dengan memanfaatkan rekayasa sosial, aplikasi palsu, serta manipulasi sistem perbankan digital.
“Kita mengimbau khususnya pelaku usaha dan WNA, untuk tidak mudah mempercayai panggilan yang mengatasnamakan instansi negara dan tidak membagikan kode OTP maupun token perbankan, serta selalu melakukan verifikasi langsung ke kantor resmi,” tutupnya.
