Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang merupakan daerah rawan konflik, Sabtu (7/6). Keduanya pun mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.
“Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, dilansir infoFinance, Minggu (8/6/2025).
Sri Mulyani juga bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga. Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting. Apalagi mengingat situasi dunia dan geopolitik semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antarnegara.
“Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.
Rombongan dua menteri itu mengawali kegiatan mereka di Bandara Timika, Papua Tengah kemudian dilanjutkan ke Bandara Kenyam. Dari situ, Sri Mulyani Cs langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, meninjau situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.
Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku juga merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik.
Sehingga Sri Mulyani maupun Sjafrie saat kunker mengecek perlengkapan para prajurit untuk bertugas, mengenakan rompi anti peluru. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan penggunaan rompi anti peluru itu untuk keamanan.
“Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” katanya dalam keterangan tertulis.
