Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait kasus meninggalnya ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.
Peristiwa ini memicu duka mendalam sekaligus sorotan luas terhadap mutu pelayanan kesehatan di Papua. Kemenkes memastikan akan mengusut tuntas dugaan penolakan pasien tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa dan memastikan pemerintah pusat ikut menelusuri apa yang terjadi di balik laporan kasus terkait.
ADVERTISEMENT
“Kementerian Kesehatan turut berbelasungkawa dan sangat menyayangkan insiden yang terjadi,” beber Aji saat dihubungi infocom Minggu (23/11/2025).
Menurut Aji, Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk melakukan investigasi bersama dinas kesehatan daerah. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan di seluruh rumah sakit yang disebut dalam laporan keluarga.
“Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan kepada rumah sakit yang diduga menolak pasien,” kata Aji.
Ia menegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali mengingatkan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bahwa tidak ada alasan untuk menolak pasien dalam kondisi gawat darurat.
“Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding urusan administrasi,” lanjut dia.
Aji menambahkan, penolakan pasien oleh rumah sakit bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga melanggar Undang-Undang terkait kesehatan dan dapat berujung pada unsur pidana.
Kemenkes menilai kasus ini sebagai peringatan serius perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua, mulai dari ketersediaan tenaga medis, kesiapan instalasi gawat darurat, hingga fungsi manajemen rumah sakit.
“Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan harus dijamin,” kata Aji.
Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan secara konkret.
Sebelumnya diberitakan, Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, mengalami kondisi darurat pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT. Keluarga membawanya menuju sejumlah rumah sakit, tetapi disebut empat fasilitas kesehatan tidak dapat memberikan layanan, yakni RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Dalam proses bolak-balik mencari pertolongan medis, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut kejadian tersebut sebagai tragedi memilukan. “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya, dikutip dari infoSulsel.
Suami korban, Neil Kabey, juga menyoroti absennya dokter pada saat istrinya membutuhkan penanganan segera. “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup,” katanya.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini. Ia menyebut kejadian ini sebagai contoh nyata buruknya pelayanan kesehatan di wilayahnya.
“Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Fakhiri.
Ia berjanji akan mengganti seluruh direktur rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua dan melakukan evaluasi mendalam, termasuk perbaikan alat kesehatan yang banyak dilaporkan rusak.
“Kami akan panggil semua direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk menyatukan visi. Layani dulu pasien, baru urusan yang lain,” tegasnya.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini. Ia menyebut kejadian ini sebagai contoh nyata buruknya pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Fakhiri.
Ia berjanji akan mengganti seluruh direktur rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua dan melakukan evaluasi mendalam, termasuk perbaikan alat kesehatan yang banyak dilaporkan rusak.
“Kami akan panggil semua direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk menyatukan visi. Layani dulu pasien, baru urusan yang lain,” tegasnya.
