Suporter klub Indonesia masih dilarang menjalani lawatan di musim ini. Apakah aturan itu masih relevan?
Tragedi Kanjuruhan menjadi pemicu larangan away untuk suporter di tanah air. Pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang Jawa Timur pada 1 Oktober 2022, memakan korban jiwa 135 orang.
Dalam laga itu, Bajul Ijo memetik kemenangan 3-2 atas Singo Edan di hadapan Aremania. Selepas laga, Pendukung tuan rumah menginvasi lapangan hingga memicu petugas keamanan melakukan tembakan gas air mata.
Kepanikan di tribune membuat suporter berlarian. Karena pintu keluar yang kecil, terjadi chaos yang akhirnya memakan korban jiwa.
Selepas tragedi itu, PSSI mengambil langkah larangan away untuk kompetisi. Sudah berlangsung selama lebih empat tahun, larangan itu masih juga belum dicabut.
PSSI mengaku masih diawasi FIFA soal suporter. Tapi, bukti hitam di atas putih larangan suporter away di dari FIFA soal suporter away tak pernah ditunjukkan oleh PSSI.
Pada perkembangannya, beberapa kelompok suporter sudah menunjukkan bahwa menonton sepakbola tak melulu berujung kerusuhan. Pertandingan Persebaya vs PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta vs PSIM menjadi buktinya. Suporter bisa tetap tertib setelah laga, bahkan ada aksi tukar makanan.
Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, menilai bahwa PSSI harus mulai mengkaji punishment and reward soal larangan away untuk suporter klub Indonesia. Edukasi harus dikedepankan oleh PSSI dan I League selaku operator liga agar suporter bisa diedukasi dan
“Larangan suporter away itu hak PSSI, itu memang masing-masing negara mempunyai pertimbangan sendiri bahwa kehadiran suporter away itu tidak berdampak negatif pada PSSI. Namun saya bilang begini, kita melihat persoalan tikus di lumbung padi, kita tidak bisa memukul rata, wah ini bahaya dibakar saja semua. Kan tidak bisa begitu, harus dicari tikusnya. Kalau kita sudah tahu lumbung mana yang ada tikusnya, kan tidak perlu dibakar juga,” kata Bung Kus kepada infoSport.
“Dalam konteks suporter ini, kita harus melakukan pemilahan, kita harus melakukan pelarangan secara bijak. Mana suporter yang harus dilarang untuk sementara waktu, mana suporter yang sudah selayaknya diberi kesempatan away. Karena kalau dilakukan pukul rata seperti itu, tidak mengedukasi suporter, tidak mendidik.”
“Suporter yang tertib dan tidak tertib akhirnya diperlakukan sama. Dan itu tidak mendidik, makanya suporter di Jawa itu tidak Berubah. Kalau kerusuhan itu adanya di mana sih? Di Pulau Jawa. Di Borneo nggak rusuh, Papua nggak rusuh, Makassar nggak rusuh, di Padang nggak rusuh. Nggak ada yang rusuh, yang rusuh itu sebagian besar di Pulau Jawa. Karena diperlakukan sama, yang tertib dan nggak tertib sama saja. Nah dengan cara seperti itu tidak tercipta edukasi.”
“Kalau kita mau membenahi suporter, kita harus menciptakan sistem selektif itu. Suporter yang sudah menunjukkan lima pertandingan berturut-turut tidak rusuh boleh away. Suporter yang sekali dikasih kesempatan away misalnya rusuh, dihukum tiga kali. Jadi selektif, ada aturannya, tidak pukul rata, barometernya jelas, ukuran-ukurannya jelas. PSSI tidak akan sulit melakukan itu, bisa bekerja sama dengan Polri, mereka yang mengawal pertandingan. Mereka juga setuju.
“Kalau itu diberlakukan secara selektif, menurut saya akan membangun iklim persaingan yang sehat. Suporter akan berlomba-lomba akan berlaku tertib. Dengan tertib mereka akan mempunyai hak untuk away. Kalau sekarang mau tertib dan tidak tertib tidak dihukum,” kata dia menambahkan.
