Sebanyak 700.000-an anak-anak di Papua dikabarkan belum mengenyam bangku sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai.
Dalam acara aspirasi kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/12) lalu,Velix membeberkan isu yang perlu menjadi perhatian di Papua. Mendengar penjelasan tersebut, PresidenPrabowoSubianto memberikan arahan untuk penanganan anak-anak yang belum sekolah itu hingga terkait sekolah unggulan.
“Tentang arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 Daerah Otonom Baru, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” jelas Velix dalam dikutip Jumat (2/1/2026).
Tingginya angka anak yang belum sekolah di Papua turut menarik perhatian pakar. Salah satunya datang dari ekonom pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Romi Bhakti Hartarto PhD. Romi menilai besarnya angka putus sekolah dapat menghambat kontribusi generasi muda pada perekonomian.
“Pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang yang memberikan return berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan kemampuan teknologi. Ketika akses pendidikan dasar saja tidak terpenuhi, potensi generasi muda untuk berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional ikut tereduksi,” ujar Romi dalam laman UMY Jumat (2/1/2026).
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan rasio guru dan siswa di Papua masih berada di bawah standar nasional. Bappenas juga mencatat hanya sekitar 15% sekolah di Papua yang memiliki fasilitas dasar yang memadai.
Adapun data BPS menunjukkan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun di Papua Tengah baru mencapai sekitar 47 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Menurut Romi, tingginya angka putus sekolah tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terpaksa menghentikan pendidikan untuk membantu perekonomian rumah tangga.
“Putus sekolah bukan hanya akibat kemiskinan, tetapi juga penyebab kemiskinan itu sendiri. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung masuk ke pasar kerja informal dengan upah rendah dan pekerjaan tidak stabil,” tegasnya.
Papua juga memiliki kerentanan berlapis. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih berada di kisaran 27%. Struktur ekonomi Papua juga masih didominasi sektor primer seperti pertambangan dan pertanian yang relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja terdidik.
“Ketergantungan pada sektor primer membuat dampak putus sekolah menjadi semakin berat. Tanpa peningkatan kualitas SDM, masyarakat Papua akan terus terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan regional dan membuat Papua semakin tertinggal dibandingkan wilayah lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Romi menekankan jika pembangunan sumber daya manusia di Papua merupakan kepentingan strategis nasional. Papua membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam dan memberi nilai tambah secara berkelanjutan.
“Sebagai solusi jangka menengah, pemerintah dapat mendorong pembangunan integrated school atau sekolah terpadu yang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Papua,” ungkapnya.
