Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pertamina Patra Niaga menanggapi terkait keluhan nelayan yang mengakui kesulitan akses BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan nelayan pada saat acara ‘Morning Sea-Kampung Nelayan Modern’ yang digelar hari ini.
Nelayan yang berasal dari Desa Cikirwetan, Cikesik, bernama Carno Kabupaten Pandeglang mengatakan setuju dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Namun, Carno menerangkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dihadapi pemerintah. Pertama, mengenai pengikisan tanah di pesisir pantai. Kedua, akses BBM bersubsidi yang masih sulit bagi nelayan naik level dengan kapal berkapasitas 12 GT.
“Cuman kalau naik level ke kapal yang 12 GT, itu kan penanganannya udah lain Pak. Itu pun ribetnya MasyaAllah, ribet. Tapi dengan adanya saya disini mewakili teman-teman saya yang ada di sana. Jadi, mohon sekiranya untuk dipermudah,” kata Carno di kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Menanggapi itu, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda mengaku pihaknya telah berpengalaman dalam mengatasi masalah abrasi di pesisir pantai. Hal ini berkaca pada pengalaman menangani masalah tersebut saat membangun kampung nelayan modern di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
“Itu sama dulu waktu kita bangun Kampung Nelayan Modern di Biak. Itu abrasi di situ, daerah pengikisan. Kalau kita lihat sebelum dibangun, itu kelihatan sekali bahwa lahannya sudah mulai tergerus,” ujar Trian.
Menurut Trian, solusi untuk mengatasi tersebut dengan membangun revetment atau tanggul pelindung pantai untuk menahan gempuran gelombang dan mencegah abrasi di sepanjang garis pantai. Pembangunan ini juga dapat berfungsi sebagai jalur pedestrian (jalur pejalan kaki) agar fungsi pesisir tetap terlindungi dan kawasan jadi lebih tertata.
Sementara untuk persoalan BBM, Trian menjelaskan pihaknya telah menggandeng swasta. Hal ini dilakukan di Biak, Papua dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang bekerja sama dengan pihak swasta.
“Yang semula harganya Rp20.000 per liter di situ menjadi Rp10.000 per liter, sehingga tadi biaya produksinya menurun, pendapatan meningkat sampai di atas 100%,” tambah Trian.
Sementara itu, VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra, Eko Ricky Susanto mengatakan Pertamian Patra Niaga mendukung program KNMP. Saat ini total sudah ada 414 SPB Usaha Umum Nelayan (SPBUN) yang memang sebagian besar ada di perkampungan nelayan. Dari total tersebut, 158 SPBUN sudah dalam bentuk badan usaha koperasi.
“Banyak sekali kampung nelayan yang ada dan masih banyak yang belum terjangkau oleh kita dan memang sebagian besar dari kampung nelayan untuk pembelian BBM-nya diarahkan kepada stasiun atau lembaga penyalur yang ada,” kata Eko.
Eko menerangkan sejak tahun lalu, pihaknya telah berkomunikasi dengan KKP dengan intense. Pihaknya juga akan menyiapkan roadmap pembangunan SPBU Nelayan yang dibutuhkan.
“Karena kita melihat memang masih banyak masukan dari beberapa, kita sudah banyak interaksi dengan asosiasi nelayan, dengan nelayan di daerah juga banyak memberikan masukan kebutuhan atas lembaga penyalur untuk BBM,” jelas Trian.
Eko menerangkan saat ini banyak mitra-mitra yang ingin membuka SPBUN. Namun, hal tersebut masih harus disetujui oleh KKP. Rekomendasi KKP ini juga untuk kebutuhan BBM bersubsidi.
Eko menekankan stok untuk BBM bersubsidi bagi nelayan ini cukup banyak. Namun, memang serapannya masih belum banyak karena masih terkendala dengan sebaran titik-titik SPBUN.
“Jebutuhan BBM PSO untuk nelayan ini sebenarnya masih cukup besar Pak, disiapkan oleh pemerintah. Cuman memang serapannya masih belum banyak, karena titik-titiknya yang masih belum kita sebar ya. Nanti mungkin dalam kesempatan ini kita akan sama-sama kolaborasi untuk bisa mengembangkan lebih banyak lagi SPBUN,” tambah Eko.
Lihat juga Video ‘Kondisi Sentra Produksi Pindang Salem di Tasikagung Rembang’:
