Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah pusat telah menurunkan tim khusus ke Papua untuk menginvestigasi kasus tragis seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal bersama bayinya. Kasus ini mendapat perhatian luas publik dan memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.
“Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu (tim) dari Rumah Sakit Harapan Kita Ibu Anak, karena ini memang kasus rujukan ibu dan anak,” beber Budi saat ditemui infocom di Jakarta, Senin (25/11/2025).
Menurutnya, investigasi ini tidak hanya berfokus pada satu fasilitas, melainkan pada keseluruhan alur rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
ADVERTISEMENT
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Selain mengirim tim teknis, Menkes juga berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk membenahi layanan kesehatan.
“Saya sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur itu niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” kata Budi.
Untuk memperkuat proses pembenahan, Kemenkes juga mengirim tim tambahan dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit daerah. Tim ini bertugas menata ulang tata kelola RSUD di Papua, termasuk sistem rujukan, administrasi layanan, dan manajemen pasien.
“Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini bisa dicegah,” jelasnya.
Saat ditanya terkait kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di Papua, Budi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan program besar penguatan fasilitas kesehatan hingga 2027.
“Alat dan SDM? Dengan adanya program Kementerian Kesehatan sampai 2024 hingga 2027, kita akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota dengan alat-alatnya,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, Kemenkes tengah mempercepat distribusi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.
“Nah kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja. Itu tugas Bu Ade,” kata Budi, merujuk pada pejabat di Kemenkes yang membidangi penguatan SDM kesehatan.
Menkes menegaskan kejadian di Papua menjadi momentum penting evaluasi sistem kesehatan daerah. Ia berharap langkah-langkah investigatif dan perbaikan tata kelola yang dilakukan saat ini dapat memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan yang layak, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit dan tanpa kehilangan nyawa akibat kegagalan sistem.
“Ini harus jadi pelajaran. Kita harus pastikan tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya,” tegasnya
Saat ditanya terkait kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di Papua, Budi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan program besar penguatan fasilitas kesehatan hingga 2027.
“Alat dan SDM? Dengan adanya program Kementerian Kesehatan sampai 2024 hingga 2027, kita akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota dengan alat-alatnya,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, Kemenkes tengah mempercepat distribusi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.
“Nah kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja. Itu tugas Bu Ade,” kata Budi, merujuk pada pejabat di Kemenkes yang membidangi penguatan SDM kesehatan.
Menkes menegaskan kejadian di Papua menjadi momentum penting evaluasi sistem kesehatan daerah. Ia berharap langkah-langkah investigatif dan perbaikan tata kelola yang dilakukan saat ini dapat memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan yang layak, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit dan tanpa kehilangan nyawa akibat kegagalan sistem.
“Ini harus jadi pelajaran. Kita harus pastikan tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya,” tegasnya
