Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Doni Akbar, menyebut pencabutan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah , Papua Barat Daya, harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola sumber daya alam. Dia mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto ini.
“Keputusan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan IUP yang bermasalah merupakan bentuk kepemimpinan visioner yang tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam nasional,” kata Doni kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Doni menyebut langkah yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Dia menegaskan Raja Ampat adalah titik genting antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Ini merupakan langkah penting dalam penataan sektor pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekosistem yang tak tergantikan,” imbuh dia.
Doni menegaskan negara memang harus hadir dalam menyelesaikan polemik izin usaha pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat tersebut. Dia menegaskan kawasan Raja Ampat harus terus dijaga.
“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah atas keputusannya dalam merevisi izin pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil yang berada di kawasan konservasi, terutama Raja Ampat sebagai aset dunia yang perlu dijaga ke depan. Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyat, terutama rakyat Papua,” kata Doni.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan fraksinya mendukung jalannya investasi di Indonesia. Meski demikian, investasi itu tidak boleh mengorbankan kearifan lokal.
“Dengan komitmen kuat seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Bahlil, saya yakin Indonesia bisa menjadi contoh negara yang tumbuh secara ekonomi, inklusif dan ramah lingkungan untuk Indonesia yang bermartabat,” imbuh Doni.
Simak juga video: Ini Dia Alasan Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
