Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Sistemnya, tim pendamping akan langsung datang ke rumah target sasaran.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, tapi kita membuka seleksi dengan mendatangi rumah-rumah keluarga yang menjadi target,” ujar Gus Ipul, Senin (12/1/2026).
Adapun seleksi yang dilakukan yakni dengan melihat lahan dan lokasi Sekolah Rakyat itu sendiri. Apabila lahan Sekolah Rakyat itu milik pemerintah provinsi, maka yang berhak bersekolah di sana ialah siswa/siswi dari seluruh Kabupaten/Kota di provinsi itu.
ADVERTISEMENT
Sedangkan, apabila lahan milik pemerintah kabupaten/kota maka sekolah diperuntukkan hanya bagi siswa/siswi yang berdomisili di kabupaten/kota itu. Sehingga, tak ada istilah titip menitip siswa dalam Sekolah Rakyat.
“Jadi tidak ada istilah titip menteri, apalagi menyuruh orang lain untuk titip,” tegas Gus Ipul.
Proses seleksi akan melalui sederet tahapan. Mulai dari proses wawancara, cek ke lapangan, kemudian baru bisa naik ke tahap selanjutnya.
“Memang proses seleksinya sangat ketat,” pungkas Gus Ipul.
Diketahui, saat ini di seluruh Indonesia sudah terdapat 166 Sekolah Rakyat, yang tersebar di 35 titik yakni di Jawa 70 titik, Bali dan Nusa Tenggara tujuh titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 28 titik, Maluku tujuh titik, dan Papua enam titik. Sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat selama satu semester pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi didukung oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PT Pos Indonesia.
