Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Komisi I DPRD Manggarai Barat meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan UKM Manggarai Barat untuk meyakinkan tenaga kerja asing (TKA) memperpanjang kontrak kerjanya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuannya untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mendorong pemerintah untuk meyakinkan tenaga kerja asing untuk memperpanjang kontrak kerja di Labuan Bajo,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Manggarai Barat, Nurhayati, Kamis (20/11/2021).
Hal itu disampaikan Nurhayati saat membacakan laporan hasil kerja Komisi I terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Manggarai Barat pada sidang paripurna DPRD Manggarai Barat.
Nurhayati mengatakan terdapat TKA tinggalkan Labuan Bajo. Mereka memilih bekerja di daerah lain di Indonesia. Pemerintah, ujar Srikandi partai Hanura tersebut, perlu merespons agar mereka tetap mau bekerja di Labuan Bajo.
“Ini mengingat banyak tenaga kerja asing yang tidak perpanjang ininya (kontrak) pindah, ada yang ke Bali, ada yang ke Papua, makanya ini pemerintah tegaskan,” jelas Nurhayati.
Ia mengatakan TKA yang bekerja di Labuan Bajo memberikan kontribusi bagi PAD Manggarai Barat. Sehingga TKA itu perlu didorong untuk melanjutkan bekerja di Labuan Bajo.
“Ada manfaatnya, kita dapat komisi (retribusi daerah) begitu,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, TKA di Labuan Bajo dipungut retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai Januari 2024. Setiap TKA dipungut US$ 100 per bulan. TKA di Labuan Bajo bekerja di sektor pariwisata.
Retribusi itu dipungut kepada perusahaan yang mempekerjakan TKA tersebut. Retribusi itu dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan UKM Manggarai Barat. Retribusi pekerja dari luar negeri bisa dipungut setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
