Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sebanyak 4.700 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan gangguan kesehatan. Angka ini diperoleh dari pemetaan di tiga wilayah se-Indonesia.
Dadan merinci, pada wilayah 1 yang meliputi Pulau Sumatra, terdapat 7 kasus dengan 1.281 orang mengalami gangguan kesehatan.
Pada wilayah 2, yang meliputi Pulau Jawa, terdapat 27 kasus yang menyebabkan 2.606 orang mengalami gangguan kesehatan.
Sementara pada wilayah 3, meliputi Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Papua, terdapat 11 kasus yang menyebabkan 824 orang mengalami gangguan kesehatan.
“Sampai hari ini BGN sudah membuat 1 miliar porsi makan, namun ada 4.700 yang menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025), melansir Antara.
Sementara itu, merespons banyaknya kasus keracunan makanan pada MBG, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG disetop. JPPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sistem tata kelola MBG secara total.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto menjelaskan, kasus-kasus keracunan MBG di berbagai daerah menunjukkan adanya kesalahan sistem MBG, bukan kesalahan teknis.
“Kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, melalui forum yang sangat terhormat ini, di depan Bapak-Ibu dari Komisi IX DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis seperti tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari pada audiensi bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (22/9/2025), disiarkan pada kanal YouTube TVR Parlemen.
“Jangan jadikan anak jadi target-target program politik yang akhirnya malah mengesampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Terkait desakan untuk menyetop MBG, Dadan mengatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (24/9/2025), melansir .
Dadan menyatakan pihaknya juga menunggu kabar untuk membahas MBG bersama Prabowo.
“Menunggu arahan presiden,” kata Dadan.
Sebelumnya, Dadan mengatakan pihaknya sudah meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memulai pembuatan makanan dalam jumlah lebih kecil untuk pembiasaan dan menekan angka keracunan atau gangguan kesehatan.
“Kita minta agar SPPG memulai dengan jumlah kecil. Jadi, kalau mereka punya daftar 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama-kedua mereka disarankan untuk melayani dua sekolah dulu. Setelah mampu melayani, naik secara bertahap,” ucapnya, Senin (22/9/2025).
Ia menyatakan pihaknya juga sudah mengingatkan seluruh SPPG untuk memperhatikan pengelolaan bahan ketika akan mengganti pemasok. Peringatan ini menyusul kasus MBG di Banggai Kepulauan, Sulawesi Selatan, dengan 329 orang mengalami gangguan kesehatan akibat salah pengolahan ikan cakalang.
“Kami kemudian mengingatkan dengan adanya kejadian di Banggai itu, agar mitra kalau mau mengganti pemasok harus dilakukan bertahap, karena khususnya untuk cakalang kalau tidak membersihkan dengan baik, memang cakalang ini sangat rentan terhadap alergi, dan bahkan ada yang bisa mematikan, jadi memang harus sangat hati-hati,” ucapnya.
