Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memastikan percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia menegaskan beragam persiapan perlu didorong agar pembangunan berjalan sesuai target dan berdampak nyata.
Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua. Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga memastikan pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua berlangsung baik.
Pembangunan tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.
“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, (ada yang bisa selesai) tahun depan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10).
Pada kesempatan tersebut, Ribka juga meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Menurutnya, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.
Senada, Wamen PU, Diana memastikan secara umum progres pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik. Hanya saja, dari keempat DOB, pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum optimal.
Ia berharap daerah tersebut dapat segera melakukan percepatan agar pembangunan dapat segera dilakukan. “Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya,” pungkas Diana.
Sebagai informasi, turut hadir pada rapat tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Suprayitno, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penataan Bangunan Johannes Wahju Kusumosusanto, serta para pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri dan Kementerian PU.
Lihat juga Video ‘Kronologi Lengkap Penyerangan Massa ke Kantor Polisi di Papua Tengah’:
