Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memaparkan perkembangan terbaru pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Ia menegaskan seluruh DOB ditargetkan sudah operasional penuh pada 2028.
Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri rapat pembahasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta. Menurutnya, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antar-kementerian/lembaga (K/L) untuk bersama-sama membangun DOB Papua.
“Pertemuan kami hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PU (Kemen PU) dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Dalam rapat itu, Kemen PU melaporkan progres pembangunan DOB. Di Papua Selatan, pembangunan sudah mencapai 67%, sementara Papua Barat Daya masih sekitar 20-30%. Untuk Papua Tengah, proses lelang ditargetkan rampung dan penandatanganan kontrak dilakukan pada Oktober 2025. Adapun pembangunan di Papua Pegunungan menunggu pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria (RC) selesai akhir Agustus ini.
“Sesuai amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB, waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, ada beberapa agenda yang tertunda. Tapi sudah dipastikan dalam RDP DPR, operasional aktif daerah DOB itu sudah harus bisa berkantor di pusat pemerintahan pada 2028,” jelasnya.
Ribka menambahkan, kepala daerah definitif di DOB Papua kini bisa lebih percaya diri bahwa pembangunan akan terealisasi. Kemendagri juga akan memberi arahan teknis, tidak hanya untuk pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat terkait pembangunan fisik yang sedang disiapkan.
“Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat-tempat pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun: kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan kantor DPR Papua (DPRP),” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ribka menyebut progres pembangunan terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur. Meski begitu, ia menekankan biaya pembangunan di Papua Pegunungan relatif lebih tinggi karena kondisi geografis.
“Skema dan sumber pembiayaan itu ada yang dibiayai APBN, tapi ada juga yang harus dibiayai APBD. Tugasnya sudah jelas terbagi. Untuk itu, mohon dukungan dari K/L, baik itu Kemenkeu, Kemen PU, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” imbuhnya.
Ribka menambahkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan. Kemendagri juga aktif berkomunikasi dengan pemda terkait pembangunan DOB. Salah satunya lewat kuunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dari kunjungan itu disepakati pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi. Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan seluruh proses action, baik Kemen PU, Kemenkeu, Bappenas, maupun Kemendagri. Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” tandasnya.
Simak juga Video ‘RI Kini Punya 37 Provinsi, Mendagri: Aspirasi Cukup Lama dari Masyarakat’:
