Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) menyoroti banjir bandang di Kabupaten Pemalang yang membawa gelondongan kayu. Fenomena itu dinilai indikasi kuat adanya deforestasi di lereng Gunung Slamet.
“Bagaimana banjir membawa kayu-kayu gelondongan itu jadi satu indikasi bahwa banyak sekali deforestasi di tengah-tengah hutan yang mungkin selama ini kita nggak tahu, baik yang legal maupun tidak,” kata Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jateng, Bagas Kurniawan, saat dihubungi infoJateng, Selasa (27/1/2026).
Bagas menyebut, banjir yang juga membawa gelondongan kayu di Sumatera, Aceh, hingga Papua seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Ia menilai, peringatan cuaca ekstrem dari BMKG sudah muncul sejak lama, tapi tidak diimbangi dengan kesiapan mitigasi yang memadai.
“Dan sebenarnya kondisi lingkungan di Jawa Tengah juga nggak baik-baik saja, banyak aktivitas di lereng pegunungan Slamet yang mengorbankan lingkungan seperti pengalihfungsian lahan sehingga terjadi deforestasi, salah satunya aktivitas tambang juga,” tuturnya.
Ia juga menyinggung klaim pemerintah saat aktivitas pertambangan di lereng Gunung Slamet sempat viral beberapa waktu lalu. Saat itu pemerintah menyatakan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut memiliki izin resmi.
Bagas pun menilai legalitas semata tidak cukup dijadikan tolok ukur. Ia mempertanyakan apakah izin-izin tersebut sudah mempertimbangkan risiko kebencanaan secara serius.
“Sebenarnya kami menyayangkan ketika satu aktivitas berizin seolah-olah dia jadi tidak punya risiko terhadap kebencanaan. Apakah benar-benar dengan terbitnya izin itu, sehingga aktivitas tambang benar-benar bebas dari risiko kebencanaan?” ujarnya.
“Jadi, kami melihat mudahnya saat ini untuk pemerintah menerbitkan izin terkait aktivitas tambang tapi tidak benar-benar serius menimbang risiko dari izin yang diterbitkan,” lanjutnya.
Terlebih, kata Bagas, bencana tidak mengenal batas wilayah administratif. Aktivitas di satu titik, khususnya di kawasan hulu, disebut bisa berdampak ke wilayah lain, apalagi yang posisinya lebih rendah.
“Kami melihat suatu kebencanaan itu tidak pernah unik atau terkhusus di satu area, bencana tidak mengenal ruang. Artinya bisa saja satu aktivitas yang memicu bencana terjadi di satu tempat, tapi akibatnya dirasakan di tempat lain,” ujarnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Kalau dilihat dari citra satelit saja kita bisa bandingkan, hutan di lereng Gunung Slamet perubahannya sangat besar beberapa tahun terakhir. Sebelumnya tertutup hijau dan hari ini sudah mulai terbuka,” imbuhnya.
Ia menilai, perlu adanya penyelidikan lebih lanjut terkait izin tambang yang sudah dikeluarkan serta aktivitas tambang yang sudah beroperasi tapi belum terdaftar.
“Karena sangat disayangkan bahwa dari gelondongan itu terlihat ada aktivitas berkaitan dengan ekonomi, tapi keuntungannya hanya dirasakan orang-orang tertentu. Namun ketika terjadi bencana masyarakat justru yang menanggung akibatnya,” kata Bagas.
Ia menyebut, dampak dari banjir yang membawa gelondongan kayu jauh lebih besar dibanding banjir biasa. Selain merusak rumah warga, bencana tersebut juga memaksa ribuan orang mengungsi dan hidup dalam ketakutan akan banjir susulan.
“Banjir bandang yang membawa kayu-kayu ini tentu kerusakannya lebih besar secara material dan tentu saja yang menanggung adalah masyarakat yang secara ekonomi nggak merasakan keuntungan apa-apa dari aktivitas tersebut,” terangnya.
“Dan kita tahu kelompok yang bermain di pusara tersebut tentu bukan masyarakat biasa. Karena masyarakat biasa nggak punya akses untuk ke sana,” sambungnya.
Sebagai rekomendasi, Walhi Jateng pun mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian izin, penataan ruang, serta arah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif.
“Peraturan semacam ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah, apakah sudah tepat dalam penataan ruang, apalagi seharusnya daerah hulu itu wilayah tangkapan airnya untuk pertambangan, untuk proyek energi, yang berakibat pada deforestasi,” jelasnya.
“Bisa dibayangkan area yang seharusnya jadi resapan air tapi fungsi resapnya hilang karena hutannya digunduli, deforestasi, akhirnya nggak bisa menjalankan fungsinya sebagai dengan baik, ya akhirnya air lolos ke bawah, terjadilah banjir,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah menekan pemberian izin untuk ektivitas pertambahan, bukan hanya memperketat. Sebab menurutnya, banyak aktivitas industri ekstraktif, yang mendapat izin.
“Aktivitas industri ekstraktif terbukti sejauh ini berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi harapannya ada alternatif ekonomi baru yang tidak mengorbankan lingkungan. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan untuk meminimalisir resiko kebencanaan,” sarannya.
Saat dimintai tanggapan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Sugiharto tak mau bicara banyak. Ia menyebut banjir bukan dikarenakan aktivitas pertambangan.
“Posisi tambang jauh di bawah sedangkan banjir dari bagian hulu atas,” kata Agus melalui pesan singkat kepada infoJateng.
Sementara Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi BPBD Jateng, Armin Nugroho mengaku belum mengetahui sumber gelondongan kayu tersebut. Pihaknya masih melakukan pendalaman terkait sumber material yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Pemalang.
“Kalau pohon-pohonnya itu memang dari lereng Gunung Slamet. Kalau yang di medsos (banjir membawa kayu gelondongan) sumbernya dari mana belum mengkaji,” kata Armin.
infoJateng juga telah menghubungi Kepala Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Widi Hartanto. Namun belum ada respons sejak pagi tadi.
