Hadirnya Sekolah Rakyat menandai wajah baru pendidikan di Indonesia. Digagas oleh Presiden Prabowo, sekolah berkonsep asrama ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi serta menghadirkan pendidikan gratis berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat tidak hanya terdengar di kota-kota besar saja, namun juga menjadi harapan bagi anak-anak miskin di wilayah Timur Indonesia.
“Untuk di Papua kita bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, untuk rekrutmen siswa bekerjasama dengan aparatur pemerintah daerah, ada Dinsos, ada BPS tentunya, juga kita bekerjasama dengan masyarakat adat yang ada di sana,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Acara ini digelar secara hybrid bertempat di SMA YPPK Adhi Luhur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Hadir pada kegiatan ini Direktur Institut Usba Charles Imbir, segenap jajaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Nabire serta civitas akademika SMA YPPK Adhi Luhur.
Pada kesempatan ini, Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat memberikan harapan bagi keluarga-keluarga miskin terutama yang anaknya berpotensi putus sekolah atau sudah putus sekolah, sehingga bisa melanjutkan sekolah untuk mewujudkan cita-cita.
“Pak Presiden ingin semua anak Indonesia sekolah, baik yang kaya, yang miskin, semua harus sekolah. Supaya kemudian keluarga miskin bisa memutus transmisi kemiskinan dan bisa kemudian mengangkat ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, maupun ekonomi bangsa,” tuturnya.
Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat rintisan telah memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7). Rencananya, pada akhir Juli 37 titik Sekolah Rakyat lainnya akan mulai beroperasi.
“Sekarang ini, (Sekolah Rakyat) yang sudah ada, kemudian dibuka dan sekarang ini sedang melaksanakan MPLS itu ada 63 sekolah, termasuk yang ada di Papua,” terangnya.
Ia menjelaskan ke depan setiap wilayah Kabupaten atau Kota minimal harus ada satu Sekolah Rakyat. Sehingga di mana saja, selama pemerintah daerah mau berkolaborasi untuk menyediakan lahan, maka Sekolah Rakyat akan dibangun.
“Jadi walaupun tempatnya jauh, karena ini boarding tidak ada masalah, yang penting guru-gurunya bersedia, murid-muridnya juga bersedia, sehingga di mana pun tempatnya itu tidak ada masalah selama instrumen untuk proses belajar mengajar terpenuhi,” urainya.
Sementara itu, Direktur Institut Usba Charles Imbir menyampaikan apresiasi atas program Sekolah Rakyat yang hadir di tanah Papua. “Untuk Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang menurut saya cukup baik, karena akan memastikan keluarga-keluarga yang miskin ekstrem bisa diatasi soal pendidikannya,” ujarnya.
Charles menjelaskan Papua penuh dengan sumber daya alam, namun ironisnya tidak sedikit masyarakatnya masih miskin sehingga anak-anaknya kesulitan mendapat pendidikan layak. Ujung-ujungnya kemiskinan akan diwariskan.
“Sehingga yang petani akan tetap menjadi petani, nelayan akan tetap menjadi nelayan, keluarga miskin akan tetap miskin. Tapi kita bersyukur negara hadir dengan program pendidikan Sekolah Rakyat yang berpola asrama, di mana dalam sekolah itu bukan hanya mata pelajaran biasa tapi juga ada pendidikan vokasi, yang mana akan membantu meningkatkan skill adik adik kita,” tutupnya.
