Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai upaya terobosan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh, program ini merupakan langkah preventif, bukan reaktif.
“Biasanya kita bantu setelah miskin. Sekarang kita cegah agar anak-anak keluarga miskin tidak ikut jatuh miskin,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Dia menjelaskan program ini akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan pendidikan karakter, nilai keagamaan, keterampilan hidup (life skills), dan pemanfaatan fasilitas berbasis digital. Model boarding school atau asrama juga akan diterapkan agar biaya personal peserta didik bisa ditekan.
Ia juga menyebutkan pemerintah tengah mempercepat persiapan infrastruktur, tenaga, pengajar, dan seleksi peserta didik untuk mengejar target operasional pada ajaran tahun ajaran baru.
“Insya Allah pertengahan Juli kita mulai,” kata M. Nuh.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan Sekolah Rakyat merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden memberi amanat jelas: putus transmisi kemiskinan dan muliakan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” ujarnya.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun, sebanyak 100 Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi mulai Juli 2025. Tahap awal akan dibuka 63 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah.
Berbeda dari program revitalisasi sekolah umum, Sekolah Rakyat dirancang sebagai respons spesifik terhadap persoalan akses pendidikan yang selama ini kerap terabaikan, mulai dari beban biaya personal yang tetap ada meski biaya operasional digratiskan, hingga ketimpangan fisik dan geografis yang menyulitkan pemerataan layanan pendidikan.
“Bukan hanya soal membangun gedung, ini tentang memulihkan martabat,” tegas Agus Jabo.
Agus Jabo melanjutkan keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada tata kelola yang transparan. Satgas lintas kementerian telah dibentuk, dan sistem audit internal maupun eksternal yang melibatkan BPKP dan DPR yang disiapkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan dengan tepat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari Rp2,3 triliun itu betul-betul menyentuh mereka yang berhak,” ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas memberikan dua catatan penting. Pertama, ia mempertanyakan peran Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama, mengingat pendidikan biasanya menjadi domain Kemendikbud atau Kemenag. Kedua, ia mengingatkan adanya potensi segregasi sosial jika Sekolah Rakyat hanya diisi oleh siswa dari keluarga miskin.
“Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag, lalu kalau orang miskin dikumpulkan jadi satu tanpa jembatan relasi sosial dengan kalangan lain, mereka bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan,” ucapnya.
Namun kekhawatiran itu dijawab lugas oleh Prof. Nuh. Ia mencontohkan SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang justru mampu melahirkan lulusan berkualitas meskipun seluruhnya siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
“Tidak soal siapa kita kumpulkan, tapi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka untuk mendobrak batas,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya interaksi dengan dunia luar, serta integrasi lintas komunitas agar peserta didik tidak terjebak dalam eksklusivitas.
Sebagai informasi, pada tahap awal, 63 Sekolah Rakyat siap dibuka mulai Juli 2025, tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik. Target jangka panjangnya, Sekolah Rakyat akan hadir di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
Meski menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan, Sekolah Rakyat menawarkan harapan baru. Di tengah jurang pendidikan yang masih lear, inisiatif ini bisa menjadi pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan transformatif bagi masa depan Indonesia.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Kini, tugas pemerintah bukan hanya membangun sekolah akan tetapi juga merawat kepercayaan publik bahwa sekolah rakyat bukan proyek seremonial, melainkan jembatan menuju keadilan sosial.
Simak juga Video ‘Kompetensi Wajib Calon Kepsek Sekolah Rakyat: Punya Empati-Daya Juang’:
