Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka suara terkait rencana pemerintah membuat beras satu harga. Satu harga ini berlaku untuk beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), kategori medium.
“Untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP, bukan beras premium,” kata Rizal saat ditemui di Kanto Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Rizal menjelaskan harga beras keluar gudang di seluruh daerah akan sama rata, sebesar Rp 11.000. Sehingga Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di seluruh Indonesia akan menjadi Rp 12.500 per kilogram.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Ia menjelaskan selama ini harga beras medium di wilayah luar Pulau Jawa berada bisa mencapai Rp 15.000 per kilogram.
“Nanti kita keluar at gudang kami rencanakan Rp 11.000. Jadi Rp 11.000 nanti di Sabang. Rp 11.000 di Jawa, Rp 11.000 di Kalimantan, Rp 11.000 di Sulawesi, Maluku sampai Papua Itu harga Rp 11.000 keluar dari gudang. Tapi untuk harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi Yaitu 12.500,” jelasnya.
“Biasanya kan beras medium itu di Papua rata-rata udah diatas kepala Rp 15.000 bahkan Rp 16.000. Nah sekarang menjadi Rp 12.500,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia akan mengikuti kebijakan BBM. Hal ini dtujukan agar harga beras di Pulau Jawa hingga Indonesia Timur sama.
“Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Atauakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada,” katanya.
“Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal,” tambahnya.
Zulhas menyampaikan rencana ini muncul dalam rangka ingin meningkatkan margin dari Perum Bulog. Karena selama ini dengan HET yang berbeda-beda, keuntungan Perum Bulog hanya Rp 50 per kilogram beras.
Dengan margin yang tipis tersebut, Zulhas bilang bahkan untuk memberikan gaji saja tidak cukup. Dalam rapat tersebut pun sudah disepakati Bulog akan mendapatkan margin sebesar 7%.
“Nah oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk ngambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan bulog tidak ngambil apa-apa, hanya Rp 50 dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, gak cukup,” katanya.
“Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% diminta, tapi disetujuhnya 7% nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia. Itu satu yang kami tadi rapat,” katanya.
