Program bantuan pangan beras dalam waktu dekat akan diluncurkan pemerintah sebagai salah satu stimulus ekonomi. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan anggaran yang disiapkan untuk penyaluran bantuan itu Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Bantuan pangan beras akan disalurkan selama dua bulan, yakni Juni-Juli 2025. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima beras sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulannya.
“Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp 4,6 sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).
Arief mengatakan penyaluran bantuan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, dari 18,3 juta KPM, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” ucapnya.
Terkait daerah sasaran bantuan pangan beras, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras.
“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” jelas Arief.
Selanjutnya mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 terhadap tahun sebelumnya, Arief menjelaskan pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima bantuan. Ia bilang tidak boleh ada penerima bantuan yang tidak sesuai.
“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” jelasnya.
Terakhir, program bantuan pangan beras juga sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
“Jadi tidak ada debat apa-apa karena bergantung daerah-daerah yang memang sudah terindikasi. Jadi tidak semua daerah, karena pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani. Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp 6.500,” tutup Arief.
