Kerja sama energi antara Indonesia dan Brasil dinilai menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Kolaborasi yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta itu dinilai membuka peluang investasi baru di sektor bioenergi, efisiensi energi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar, Dewi Yustisiana, menyebut kerja sama ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata menuju energi berkelanjutan.
“Kerja sama Indonesia-Brasil ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata memperkuat energi bersih dan nilai tambah sumber daya alam kita. Indonesia harus memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin,” ujar Dewi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, ruang lingkup kolaborasi yang meliputi migas, energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan pengembangan SDM perlu segera diterjemahkan menjadi program konkret. Ia menilai sektor bioenergi, khususnya bioetanol, berpotensi memberikan hasil cepat dan manfaat ekonomi langsung.
Brasil merupakan produsen etanol terbesar kedua di dunia dan berhasil menerapkan mandatori bioetanol seperti E30 hingga E100 di berbagai wilayah. Dewi menilai Indonesia dapat mengadopsi pengalaman tersebut untuk memperkuat program BBM campuran etanol E10 yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Alih teknologi dari Brasil akan membantu kita menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan dengan dampak ekonomi langsung bagi petani dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan bioetanol berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau – mulai dari budidaya bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga distribusi. Petani menjadi aktor utama rantai pasok etanol melalui pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong yang akan meningkatkan pendapatan daerah sentra pertanian.
“Kalau ekosistemnya terbangun, program ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan-energi kita sekaligus,” imbuhnya.
Sejumlah provinsi seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan disebut memiliki potensi besar sebagai basis produksi etanol nasional, sementara wilayah seperti Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua mulai berkembang sebagai sentra baru.
Sebagai penutup, Dewi menegaskan DPR akan mengawal realisasi kerja sama ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Kita ingin hasil konkret: energi bersih yang terjangkau, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, dan lapangan kerja baru. Jika dieksekusi dengan tepat, ini momentum lompatan besar menuju kemandirian energi nasional,” tegas legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.
