Save Raja Ampat menjadi perhatian dunia setelah kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya ini mengalami eksploitasi nikel. Kekayaan mineral tambang Kepulauan Raja Ampat dikeruk hingga meninggalkan duka nestapa bagi kawasan Geopark Global UNESCO yang diakui pada September 2023 ini.
Penggalian mineral tambang tak seharusnya terjadi di Raja Ampat yang didominasi pulau kecil dengan luas tak lebih dari 2.000 km2. Namun, lokasi tambang nikel justru ditemui di pulau yang seharusnya menjadi kawasan perlindungan dan konservasi seperti tercantum dalam UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir).
Kepulauan Raja Ampat memiliki kurang lebih 1.411 pulau besar dan kecil dikutip dari situs BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat. Sebanyak 5 pulau menjadi area tambang nikel dan terancam kehilangan kekayaan sumber dayanya.
Sesuai arsip berita infocom, berikut daftar pulau yang terancam tambang nikel:
Perusahaan pertambangan yang beroperasi Pulau Gag adalah PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam). Luasan areal tambang PT Gag Nikel mencapai 187,87 hektare di dalam kawasan hutan lindung. Meski begitu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan dengan status kontrak karya ini urung dicabut.
Lahan tambang di Pulau Kawei dikelola PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat. Padahal, Pulau Kawei tercatat sebagai hutan produksi yang tidak seharusnya mengalami eksploitasi nikel. Saat ini, IUP milik PT KSM telah dicabut sehingga tidak bisa lagi beroperasi di Pulau Kawei, Raja Ampat.
IUP di Pulau Manuran terdaftar atas nama PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang resmi keluar pada 2023. Perusahaan ini juga dikatakan telah menerima izin lingkungan dari pemda setempat. Namun, PT ASP tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik hingga mencemari lingkungan sekitar.
Perusahaan yang mengelola tambang nikel di kedua pulau ini adalah PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Perusahaan ini tidak punya IUP, izin lingkungan, dan izin pinjam hutan namun sudah menjalankan eksplorasi yang mengindikasikan akan dimulainya pengeboran nikel.
Waigeo adalah pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat dengan status Kawasan Suaka Alam (KSA). Karena itu, Pulau Waigeo sangat dilindungi dan tidak boleh dijadikan areal tambang. Namun, PT ASP justru melakukan eksplorasi tambang di wilayah tersebut. Saat ini, status IUP PT ASP telah dicabut dan dilarang beroperasi.
Penggalian nikel di Raja Ampat tak hanya meninggalkan duka bagi kelestarian pulau, tapi juga para penduduknya. Berikut ancaman yang berisiko muncul akibat tambang nikel yang terus berlanjut di Raja Ampat
Warga pulau kecil umumnya berprofesi sebagai nelayan tangkap yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Tambang nikel berisiko mengakibatkan air laut keruh sehingga ikan dan biota laut lain sulit hidup. Akibatnya, masyarakat berisiko kehilangan pekerjaan dan hidup miskin.
Hutan dengan luas lebih dari separuh besarnya pulau-pulau kecil adalah sumber air bersih bagi penduduk sekitar. Sumber air ini hilang bersamaan dengan dibabatnya hutan alam untuk pertambangan nikel. Tanpa ada air bersih, masyarakat sekitar pasti kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari.
Raja Ampat yang terus dieksploitasi bisa mengalami abrasi dengan indikasi garis pantai yang semakin mundur. Bukan tidak mungkin pulau-pulau ini akan tenggelam bersamaan dengan hutan yang hilang akibat deforestasi.
Dampak lain adalah sedimentasi atau pendangkalan akibat tanah yang terus digali. Akibatnya sumber air di hutan yang tadinya melimpah, makin dangkal dan hilang hingga tak cukup lagi untuk konsumsi masyarakat pulau kecil di Raja Ampat.
Wilayah tambang pastinya mengalami ketidakseimbangan lingkungan akibat daya dukung yang makin minim. Penduduk sekitar tentu merasakan dampaknya mulai dari bencana hingga terganggunya sumber penghidupan. Semakin luas pembukaan areal tambang, makin besar pula wilayah yang berisiko mengalami ketidakseimbangan.
