Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto di kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy dan bayinya meninggal usai ditolak 4 rumah sakit (RS) di Papua. Prabowo meminta rumah sakit tersebut diaudit.
Dilansir dari infoNews, Tito awalnya mengaku sudah melaporkan peristiwa memilukan tersebut kepada Prabowo. Tito juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Matius D Fakhiri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban.
“Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Dan saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Tito menjelaskan audit tersebut mencakup rumah sakit hingga dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendagri sudah menurunkan tim khusus ke Jayapura.
“Yang kedua melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik Provinsi, Kabupaten, dan juga yang swasta,” papar Tito.
Kemendagri juga akan meninjau aspek regulasi, mulai dari Peraturan Bupati hingga Peraturan Gubernur, yang mengatur relasi dan tanggung jawab rumah sakit daerah dan provinsi. Menurut Tito, Kemenkes mengirim tim untuk mengaudit teknis pelayanan medis agar dapat mengidentifikasi penyebab utama peristiwa tragis ini.
“Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Keempat RS yang diduga menolak Irene yakni RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri pun meminta maaf atas peristiwa tragis tersebut. Matius mengancam mencopot direktur RSUD di bawah naungan Pemprov Papua jika terbukti lalai tidak memberikan penanganan kepada pasien.
“Saya telah memerintahkan evaluasi total seluruh rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua, pergantian direktur rumah sakit yang lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan,” kata Fakhiri dalam keterangannya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
