Penyusunan dokumen rencana pembangunan rendah karbon daerah (RPRKD) di Sumatera Selatan untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memperkuat ketahanan iklim mulai dilakukan. Sebagai penghasil batu bara wilayah ini disebut punya tantangan dalam implementasi pembangunan ekonomi dengan pengurangan emisi.
Penyusunan RPRKD dilakukan Pemprov Sumsel bekerja sama dengan WRI Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dukungan WRI merupakan bagian dari inisiatif IKI-LTS 2050 is Now, sebagai langkah mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK hingga mencapai NZE (net zero emission) 2060 atau lebih cepat.
“Sinkronisasi pembangunan rendah karbon di berbagai sektor memerlukan koordinasi komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat dampak perubahan iklim terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ Bappenas Nizhar Marizi, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, peningkatan emisi GRK berdampak pada risiko krisis air, kerentanan pesisir, kejadian penyakit sensitif iklim, dan perubahan curah hujan.
“Dalam RPJPN, terdapat lima sasaran yang perlu menjadi rujukan RPRKD, salah satunya memastikan peningkatan pendapatan per kapita tanpa memberi dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat,” katanya.
Penyusunan RPRKD tidak hanya menitikberatkan pembangunan rendah karbon, tapi juga mencapai ekonomi hijau. Termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, dengan pengelolaan SDA berkelanjutan.
Sementara Sekretaris Bappeda Sumsel M Adhie Martadhiwara mengatakan Sumsel memiliki potensi SDA melimpah, seperti komoditas pertanian dan pertambangan.
“Pemprov telah memastikan adanya regulasi dan peraturan yang cukup jelas terhadap visi pembangunan ekonomi hijau dengan potensi daerah yang ada saat ini, terutama untuk penghidupan masyakat,” katanya.
Senior Manager for Climate WRI Indonesia Egi Suarga menambahkan penyusunan dokumen kebijakan rendah karbon menggunakan analisis rasional, terukur dan berbasis data.
“Dengan data yang komprehensif, transparansi dan akuntabilitas, serta proses pemantauan yang terintegrasi, WRI Indonesia akan mendukung pengembangan mode dengan melihat keterhubungan dari berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, limbah, energi, dan penggunaan lahan,” ujarnya
Selain Sumsel, WRI juga mendukung penyusunan RPRKD di Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Dalam penyusunannya, pihaknya memprioritaskan agenda pembangunan selaras dengan target iklim. Pendekatan dipakai dengan dinamika sistem, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim menuju NZE.
