Pemerintah Mau Buka Sawah hingga 100 Ribu Ha di Papua [Giok4D Resmi]

Posted on

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sejauh ini Papua butuh tambahan pasokan beras 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi beras di Papua sendiri 120 ribu ton dan kebutuhannya 660 ribu ton.

Pemerintah pusat, kata Amran, akan membuka lahan sawah seluas 100 ribu hektare di Papua untuk memenuhi kebutuhan beras. Pembukaan lahan sawah akan dilakukan di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat.

“Karena Papua butuh 660 ribu ton beras. Tetapi hanya memproduksi 120 ribu ton, sehingga masih kekurangan 500 ribu ton. Nah, 500 ribu ton membutuhkan sawah 100 ribu hektare. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua dan Papua Barat,” ungkap Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025) kemarin.

Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.

Dia menargetkan proyek pembukaan lahan sawah ini akan dilakukan dalam 3 tahun. Dengan percepatan mungkin bisa jadi 2 tahun selesai dengan begitu Papua akan berhasil swasembada pangan tanpa perlu mengambil beras dari wilayah lain yang membuat harganya jadi mahal.

“Papua itu kita akan swasembada kan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran.

“Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada. Dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” lanjutnya.

Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam arahan khusus kepada kepala daerah di Papua, menyatakan swasembada pangan harus dikebut di Papua. Dia meminta adanya lumbung pangan bertingkat dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, bahkan hingga ke desa.

“Kita akan lakukan itu, kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” ujar Prabowo.

Pemerintah daerah di Papua juga diminta lebih banyak melakukan inisiatif untuk membuka sawah, kebun jagung, sagu, ataupun singkong.

“Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten,” tegas Prabowo.