Pemerintah akan membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 6 triliun.
Dimulainya pembangunan SPPG baru ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembangunan ini merupakan yang perdana dilakukan menggunakan alokasi dana APBN.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, selama ini SPPG dibangun oleh mitra MBG, tanpa melibatkan uang negara. Saat ini toal sudah ada sebanyak 3.233 SPPG yang sudah berjalan dan melayani 8,2 juta penerima manfaat.
“Ini kami rencanakan 3 per kabupaten untuk seluruh Indonesia (dibangun menggunakan APBN), sehingga ada 1.542 yang sampai sekarang belum satu pun dibangun. Oleh sebab itu, kami minta bantuan kepada Bapak Menteri PU agar dapat mempercepat pembangunan ini. Apakah nanti itu 50-50 atau 2/3-nya dibangun oleh PU,” kata Dadan dalam acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).
Dadan mengatakan, saat ini SPPG sudah menyebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari total 7.200 kecamatan. Setidaknya masih ada 12 kabupaten yang belum memiliki SPPG, antara lain Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Sumba Tengah, Nusantara Timur, Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara.
Kemudian ada 9 kabupaten di Papua, yaitu di Papua Barat, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, kemudian Kabupaten Asmat di Papua Selatan, Kabupaten Puncak Jaya di Papua Tengah, Kabupaten Pegunungan Bintan di Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara di Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah di Papua Pegunungan, Kabupaten Yalimo di Papua Pegunungan, dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua Pegunungan.
“Untuk pembangunan SPPG sebanyak 1.052 itu totalnya 6 triliun untuk gedungnya saja ya untuk gedungnya, belum peralatannya,” ujar Dadan.
Di samping itu, SPPG dengan pola kerja sama kemitraan juga akan terus bertambah jumlahnya. Dadan mengatakan, satu minggu ini diproyeksikan jumlah SPPG akan tembus hingga 4.000 dapur. Dengan demikian, jumlah penerima akan naik jadi 12 juta penerima manfaat, dari total 8,2 juta saat ini.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SPPG akan difokuskan ke kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Untuk tahap awalannya, Kementerian PU akan mengumpulkan para pejabat daerah untuk mendiskusikan terkait lokasi dapur.
“Harapan saya sih bisa dapat minimum seribu (lokasi), tapi ya kita lihat lah. Nah, setelah itu, baru kita kemudian akan mulai proses fisik untuk pelelangan dan pembangunannya,” ujar Dody, dalam kesempatan yang sama.
Dody berharap, MoU ini dapat mempermudah Kementerian PU dalam merealisasikan pembangunan. Setelah ini, ia juga akan menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas Inpres Sapu Jagat, sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan Pu untuk memulai pembangunan.
“Agar Inpres Sapu Jagat-nya PU bisa segera ditandatangani Pak Presiden. Karena itu salah satu payung hukum di kami untuk bisa langsung either melakukan swakelola atau langsung untuk segera memulai fisik pembangunan dapur ini.
Simak juga Video ‘Sederet Perintah Prabowo ke Sri Mulyani soal APBN 2026’:
