Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI Melchias Markus Mekeng resmi membuka Sarasehan Nasional MPR RI yang bertema ‘Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’ di Yogyakarta, hari ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya terkait pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum.
“Kita melakukan reformasi pada 1998, dan salah satu hasilnya adalah otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Maka keuangan daerah juga harus mandiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).
Ia menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terlalu besar, sehingga F-PG MPR mendorong regulasi yang memungkinkan daerah untuk menerbitkan obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.
“Sarasehan ini penting untuk mengumpulkan masukan publik, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dukungan moral agar obligasi daerah dapat segera terwujud demi mempercepat pembangunan di daerah,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah turut mengapresiasi penyelenggaraan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam merespons isu aktual terkait instrumen pembiayaan daerah.
“Ini adalah bentuk nyata penyerapan aspirasi publik. Kami memberikan penghargaan kepada Ketua F-PG MPR sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Bapak Melchias Markus Mekeng, atas inisiasi penyelenggaraan sarasehan nasional,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih terhadap dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono X atas yang dinilai memberi makna penting dalam mendorong pemahaman mengenai urgensi obligasi daerah. Melalui sarasehan, ia berharap percepatan regulasi dapat terwujud agar daerah mampu berinovasi dalam strategi pembiayaan.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Sarasehan ini harus menjadi ruang dialog yang produktif dan konstruktif. Semua pandangan dan masukan akan dikonsolidasikan sebagai kontribusi bagi pengembangan instrumen obligasi daerah demi mendukung strategi pembangunan nasional,” pungkasnya.
Siti pun menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat sekaligus berharap kegiatan ini dapat menjadi titik awal penguatan pembiayaan daerah yang lebih efektif.
Ke depan, setelah rangkaian sarasehan akan berlanjut ke Bandung, Papua, NTT, hingga Kalimantan Timur, dan F-PG MPR akan menyusun naskah akademik untuk diajukan ke DPR RI sebagai dasar penyusunan RUU Obligasi Daerah.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, Sekretaris F-PG MPR Ferdiansyah, Bendahara F-PG MPR Adde Rosi Khoerunnisa, Anggota Dewan Komisioner OJK, akademisi UMY Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, pimpinan perguruan tinggi, civitas academica, BEM kampus, para kepala daerah se-DIY, serta pengurus HIPMI se-DIY.
Tonton juga Video: Buka Acara Sarasehan NU, Ketum PBNU Bicara Asta Cita Prabowo
