Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Fadli menyebut kegiatan yang dikenal dengan retret kepala daerah gelombang ke-2 ini, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.
Fadli menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah dalam upaya pemajuan budaya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
Dalam sesi paparan, Fadli menekankan kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi pondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.
Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya-yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.
Dalam kegiatan yang digelar di di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
“Dari Pesta Kesenian Bali saja, kita bisa melihat keberagaman budaya yang hidup di setiap kabupaten, kota, bahkan di daerah-daerah kecil,” ujar Fadli.
Menbud Fadli menekankan kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.
“Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi-semuanya kaya akan budaya,” jelas Fadli.
Fadli kemudian mengingatkan Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis, belum termasuk sub-etnis, serta memiliki 718 bahasa. Menurut Fadli, jumlah ini mewakili sekitar 10% dari seluruh bahasa yang ada di dunia.
Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.
“Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang,” tegas Fadli.
Menurut Fadli, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Fadli menjelaskan museum harus dibuat semenarik mungkin.
“Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah,” tegas Fadli.
Di akhir paparan, Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Fadli meminta semua pihak untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.
“Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Fadli.
“Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah,” sambungnya.
Lebih jauh, Fadli mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Fadli, setiap daerah seharusnya sudah memiliki TACB.
“Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,” jelas Fadli.
Selain Fadli, hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Dengan semangat kolaborasi, Fadli mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan, merawat keberagaman, serta menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan maju.
