Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan di Papua. Hal itu disebut tengah menjadi bahasan di pemerintahan.
“Dan concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, dilihat di YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025), dilansir dari infoNews.
“Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” lanjut Yusril.
Menurutnya penugasan kepada wapres merupakan hal yang wajar. Dia menyebut Wapres ke-13 Ma’ruf Amin juga diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Yusril juga mengatakan bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua.
“Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.
Namun, Yusril menegaskan bahwa fokus persoalan Papua bukan hanya masalah pembangunan fisik, melainkan juga persoalan lain termasuk masalah HAM.
“Saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik tapi juga sejumlah masalah masalah HAM dn bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua,” ujarnya.
