Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengungkap pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua. Yusril menyebut kemungkinan akan memberikan penugasan khusus kepada untuk menangani persoalan di Papua tersebut.
“Dan concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, dilihat di YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).
“Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” lanjut Yusril.
Yusril menyebut penugasan terhadap wapres ini hal yang wajar. Sama halnya seperti Wapres ke-13 Ma’ruf Amin yang diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Sementara itu, Gibran akan diberikan tugas penanganan masalah pembangunan di Papua. Bahkan menurutnya, bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua.
“Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.
Yusril mengatakan fokus yang ditangani bukan hanya pembangunan fisik Papua, melainkan juga persoalan lain termasuk masalah HAM.
“Saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik tapi juga sejumlah masalah masalah HAM dn bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua,” ujarnya.
Tonton juga Video: Momen Wapres Gibran Temui Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya
