Penolakan Papua Nugini terhadap resolusi PBB terkait Palestina bukanlah hal baru. Sikap ini ternyata didasari oleh beberapa faktor, mulai dari keyakinan agama hingga pengaruh politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Seperti diketahui, Papua Nugini menolak Deklarasi New York Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Ia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara (ASEAN) yang menolak deklarasi tersebut.
Sikap Papua Nugini pun menjadi sorotan. Lantas, apa yang melatarbelakangi sikap ini?
Menurut pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, penolakan ini tak lepas dari pandangan religius yang kuat di kalangan pengikut aliran Kristen Evangelis di negara-negara tersebut.
“Mereka melihat orang-orang Yahudi sebagai ‘manusia yang dipilih Tuhan’,” kata Ian saat wawancara dengan CNNIndonesia.com pada 13 Mei 2024, dikutip infocom.
Ian menjelaskan, bagi para penganut aliran ini, Israel dipandang sebagai “tanah suci”. Karena itu, mendukung Israel dianggap sebagai tindakan melindungi tanah suci itu sendiri. Pandangan ini, menurutnya, berpengaruh hingga ke tingkat pemerintahan.
Selain faktor agama, pengaruh politik juga memegang peranan penting. Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebutkan bahwa posisi negara-negara Pasifik sangat bergantung pada Washington.
“Mereka memiliki hubungan politik yang begitu erat,” kata Yon.
Tak hanya itu, menurut Yon, hubungan ekonomi yang terjalin “secara khusus” dengan Israel membuat mereka tak mungkin mengambil posisi yang merugikan Tel Aviv.
“Sehingga otomatis mereka mendukung Israel dan menolak Palestina,” kata Yon.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menambahkan, negara-negara di Pasifik merupakan kelompok yang sangat loyal kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Mereka menerima bantuan luar biasa di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan dari negara-negara besar tersebut.
Rezasyah juga menyoroti peran Amerika Serikat yang secara khusus mengawasi empat negara di Pasifik Selatan agar tidak berada di bawah pengaruh China.
“China saat ini marak memperkenalkan paket ekonomi yang sangat menggiurkan,” imbuhnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, sikap Papua Nugini dan negara-negara Kepulauan Pasifik dalam menolak resolusi pro-Palestina di PBB dinilai sebagai langkah yang konsisten dan strategis. Didorong oleh perpaduan antara keyakinan agama, kepentingan ekonomi, dan loyalitas politik pada sekutu-sekutu utama mereka.
Majelis Umum PBB baru-baru ini menggelar pemungutan suara bersejarah mengenai konflik di Palestina. Resolusi yang disahkan menyetujui pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagai bagian dari solusi dua negara.
Sebanyak 142 negara mendukung, 12 abstain, dan 10 negara menolak resolusi tersebut. Berikut adalah 10 negara yang secara resmi menolak kemerdekaan Palestina dalam pemungutan suara di Sidang Umum PBB itu.
