Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting dalam percepatan pembangunan Papua melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Pada kesempatan ini, Tito mengapresiasi arahan Presiden dan menuturkan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP langsung aktif dengan pertemuan internal, lalu menggelar rapat bersamanya dan kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
Ia menilai sinkronisasi mendesak karena program kementerian di Papua masih sektoral, ditambah perubahan struktur dari 2 menjadi 6 provinsi dengan 42 kabupaten/kota, sehingga pembangunan harus diselaraskan secara menyeluruh.
Selain itu, Tito juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Bappenas, namun menekankan perlunya penyempurnaan lewat dialog dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi lokal terakomodasi seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
“Kemudian setelah itu (komite juga) akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Tito.
Untuk mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melakukan evaluasi rutin setiap tiga hingga empat bulan. Hasil evaluasi ini menjadi acuan koordinasi antar kementerian/lembaga serta dapat dilaporkan langsung kepada Presiden bila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi (dan) harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Tito.
