Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasionai (DEN), Bahlil Lahadalia, meminta Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk mempercepat pengerjaan proyek food estate tebu 2 juta hektare di Merauke, Papua. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Anggota Kedua dan Ketiga Dewan Energi Nasional (DEN) 2025. Dalam sidang tersebut, Bahlil juga meminta anggota DEN untuk dapat belajar dari Brasil yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.
“Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100% bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).
Dalam sidang tersebut, terdapat sejumlah membahas terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini masih menunggu penetapan. Hal ini lantaran RPP KEN dinilai harus selaras dengan program hilirisasi, dan mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang, di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi.
Bahlil juga menyebutkan bahwa PP KEN juga menyoroti perlunya pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain, baik dari sumber nasional maupun internasional.
Setelah ditetapkan, PP KEN akan menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan perencanaan energi daerah dan kebijakan energi lintas sektor.
“Untuk itu, DEN perlu melakukan pembinaan dan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan kebijakan energi lintas sektor bagi 38 provinsi, khususnya bagi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,” katanya.
Topik lain yang dibahas pada Sidang Anggota DEN Ke-2 dan Ke-3 ini adalah usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2009 terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah, menyusul adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Selain itu, dibahas pula Indeks Perhitungan Kemandirian Energi Tahun 2024, yang menilai Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional. Untuk meningkatkan kemandirian energi, DEN merekomendasikan dilakukannya peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR), di antaranya melalui eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan pasokan migas dan LPG serta substitusinya dengan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri.
