Memperingati Hari Tani Nasional, sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menggelar aksi di Titik Nol Km Yogyakarta, sore ini. Salah tuntutannya yakni mengkritisi masuknya revisi Undang-undang (UU) Pokok Agraria (PA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Pantauan infoJogja, massa mulai memadati kawasan Titik Nol Km sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, massa melakukan longmarch dari eks TKP Abu Bakar Ali. Massa kemudian sempat berorasi di depan Gedung DPRD DIY.
Sesampainya di Nol Km, massa memarkir mobil pikap tepat di tengah persimpangan sebagai mimbar orasi. Berbagai spanduk dan bendera dibentangkan mengelilingi mobil pikap itu. Mereka kemudian bergantian berorasi mengemukakan tuntutan mereka.
Humas GNP, Vara, menjelaskan masuknya revisi UU PA dalam Prolegnas akan menjadi ancaman serius bagi petani maupun pemilik lahan dalam mempertahankan tanahnya.
“Dalam UU PA ada satu program penting yaitu reforma agraria, salah satu poinnya adalah meredistribusi lahan yang dikuasi oleh tuan tanah kala itu untuk mendorong industrialisasi nasional,” paparnya saat ditemui di sela aksi, Rabu (24/9/205).
“Dalam UU PA juga ada pembatasan-pembatasan skala penguasaan lahan, dimana di daerah padat penduduk minimal masyarakat menguasai maksimal 15 hektare,” sambung Vara.
Vara menambahkan pihaknya juga menyoroti program food estate dari Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya justru tidak pro dengan petani.
“Kalau misal pemerintah benar-benar ingin mempertahankan ketahanan pangan, kenapa tidak 2 juta hektare tersebut diberikan ke petani? Malah diberikan konsesi ke perusahaan-perusahaan lain,” ungkapnya.
“Parahnya lagi, semua program PSN, food estate khususnya itu dikerahkan oleh militer, yang mana seharusnya militer menjaga teritorial secara sederhana,” imbuh Vara.
Usai berorasi, massa kemudian membacakan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai penutup aksi. Setelahnya massa membubarkan diri dengan tertib mulai pukul 17.20 WIB.
1. Cabut UUPA dari Prolegnas dan Laksanakan Reforma Agraria beserta Program Penunjang;
2. Hapuskan SG dan PAG serta Undang- Undang Keistimewaan Tanah untuk Rakyat;
3. Tolak Segala Upaya Penggusuran Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kedok UNESCO; World Heritage
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
4. Tolak Food Estate dan segala Program PSN:
5. Hentikan Semua Aktivitas Industri Ekstraktif yang merugikan Rakyat;
6. Tolak Impor Pertanian serta Wujudkan Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian;
7. Cabut Undang-Undang TNI Kembalikan Militer ke Barak; dan
8. Bebaskan Seluruh Massa Aksi yang Ditahan oleh Kepolisian Republik Indonesia tanpa Proses Hukum yang Jelas;
9. Sahkan RUU Perampasan Aset;
10. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
11. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Copot Kapolri dan Adili Aparat Pembunuh Rakyat;
12. Reformasi Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan, Mensejahterakan Rakyat dan Terapkan Pajak Progresif untuk Orang Kaya;
13. Bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Baru Tanpa Omnibus Law;
14. Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan;
15. Tarik Militer dan Hentikan Seluruh Kekerasan yang Terjadi di Tanah Papua!
