Pemerintah sudah menetapkan kuota rumah subsidi dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu tahun ini. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pun mencatatkan realisasi program itu sudah lebih dari 47 persen atau 164.600 unit.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya terus memantau dan mendorong realisasi FLPP. BP Tapera berkoordinasi dengan bank-bank penyalur dan asosiasi pengembang untuk meningkatkan progresnya.
“Kalau per hari ini (1/9) udah di 164.600 (unit) atau udah 47 persen lebih. Ini memang menjadi concern, supaya teman-teman pengembang bisa lebih mempercepat lagi dari sisi produksinya,” ujar Heru di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2025).
Selain itu, mereka juga mendorong agar proses administrasi di perbankan bisa dipercepat. Dengan begitu, realisasi akad bisa lebih cepat dilakukan.
Ia menyebutkan salah satu hambatan utama dalam menyalurkan rumah subsidi adalah kemampuan debitur untuk melunasi rumah. Untuk itu, BP Tapera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.
“Termasuk recycle peminatan tahun-tahun sebelumnya, yang sudah kita tapping, yang kita serahkan ke OJK untuk dianalisis,” ucapnya.
Ternyata sebagian besar calon pembeli rumah subsidi tidak diproses lantaran kuota FLPP terbatas pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akan menjadi harapan baru bagi BP Tapera.
Kemudian, insentif pengembang dikolaborasikan dan disosialisasikan langsung ke permintaan potensial. Sosialisasi dilakukan khususnya kepada pekerja swasta atau buruh dengan bekerja sama bersama Kementerian Tenaga Kerja.
BP Tapera telah melakukan roadshow ke tiga dari sepuluh kawasan daerah. Sesuai arahan dari komite, BP Tapera perlu lebih proaktif mendatangi kawasan ekonomi khusus (KEK), kantong-kantong industri, industrialisasi di luar Jawa. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi pasar yang sangat besar.
“Kita akan ke Morowali, kita akan ke Gresik, Batam, dan Papua juga bentar lagi kita sosialisasi masif juga dengan Papua,” ucapnya.
Di sisi lain, Heru menyebutkan beberapa kawasan yang memiliki potensi pasar yang tinggi ada di Papua. Kawasan tersebut antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua yang ada Jayapura, Papua Selatan, hingga Timika-Merauke.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Sebelumnya diberitakan pada Jumat (25/7) lalu, pemerintah resmi menambahkan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi 350.000 unit. Adapun, pemerintah mengucurkan dana Rp 35,2 triliun untuk mewujudkan hal tersebut.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.
Aturan tersebut ditetapkan sebagai dukungan pemerintah pada sektor perumahan yaitu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menambahkan kuota sebesar 130.000 unit rumah. Dengan demikian, kuota yang sebelumnya 220.000 unit rumah bertambah menjadi 350.000 unit.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? infoProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik
