Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pembangunan base transceiver station (BTS) baru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) nyaris tidak ada. Padahal di sisi lain, area blankspot di Tanah Air disebut masih sebanyak 12.500 desa.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan mendorong keterlibatan pihak swasta untuk menghadirkan akses internet yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Di sisi lain, langkah tersebut untuk mengatasi keterbatasan anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) terkait operation maintenance (OM) atau operasi pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi di pelosok.
“Nah, mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah, inilah yang menjadi tantangan. Di mana pemerintah perlu masuk, di mana kita dorong swasta yang masuk,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
Disampaikan Menkomdigi bahwa program pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dikerjakan Bakti Komdigi sudah selesai pada pemerintahan sebelumnya, dengan menyisakan pekerjaan di wilayah Papua.
“Pembangunan untuk tahun ini memang turun cukup banyak, dengan harapan bahwa kita bisa melibatkan swasta untuk turun lebih banyak, di antaranya kami meng-exericise pelepasan beberapa spektrum frekuensi untuk bisa mencapai lebih banyak atau menjangkau lebih banyak lagi daerah di Indonesia,” tuturnya.
Spektrum frekuensi yang dijadwalkan dilakukan seleksi itu, yakni frekuensi 700 MHz dengan lebar pita 90 Mhz dan frekuensi 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz. Band ini nantinya diperuntukan penyelenggara jaringan bergerak seluler (operator seluler).
Sedangkan, frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Spektrum ini disebut Menkomdigi untuk meningkatkan kualitas layanan internet sampai 100 Mbps.
Jika operator telekomunikasi yang mengerjakan daerah blankspot, di mana wilayah tersebut tidak komersial atau menguntungkan, Meutya menyebutkan dibutuhkan langkah dari pemerintah agar mereka mau membangun infrastruktur di lokasi tersebut.
“Kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk, maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta, termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi,” kata Menkomdigi.
