menanggapi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata () terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ikut mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agus mengatakan penanganan Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi,” kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.
“Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi,” jelasnya.
Sebelumnya, pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.
Dilansir infoSulsel, Senin (28/4), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.
“Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara),” kata Frits.
Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan kamp sejak Rabu (23/4).
“Jadi, sebagai Kepala Komnas HAM, kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun,” tuturnya.
