Gubernur Kaltara Curhat Kondisi Perbatasan RI: Harga Semen Mahal-Gas Langka

Posted on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwan mencurahkan kondisi perbatasan di Kalimantan Utara. Untuk diketahui, provinsi tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Panjang garis perbatasan di provinsi tersebut 1.038 kilometer (km) dan luas wilayah perbatasan 3,6 juta hektare (ha). Kabupaten yang berbatasan langsung yakni Malinau dan Nunukan, sementara kecamatan yang berbatasan yakni Krayan.

Zainal mengungkapkan kondisi akses jalan, harga semen, hingga ketersediaan sembako sulit dijangkau oleh masyarakat perbatasan. Bagaimana untuk membangun jalan, Zainal mengatakan harga satu sak semen di daerah perbatasan saja mencapai Rp 900 ribu.

“Di Krayan saya katakan harga satu sak semen sama dengan saudara kami di Papua, harga satu sak semen Rp 900 ribu. Ada dua wilayah kami yang memang akses belum tembus semua, jadi harus menggunakan moda transportasi udara atau sungai yang arusnya arum jeram. Saya ingin memperlihatkan bagaimana susahnya masyarakat, untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia,” ungkap dia dalam rapat bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).

Zainal mengungkapkan juga jarak tempuh yang harus dilalui ke perbatasan, misalnya 60 km ditempuh selama 6 jam. Hal ini disebabkan akses jalan raya yang tidak ada di sana. Kendala akses ini juga menyulitkan masyarakat mendapatkan sembako.

“Jakarta-Bogor di sini tidak sampai 1 jam, tetapi di sana 60 km itu 6 jam. Di akhir 2023 lewat darat Malinau-Krayan, saya tempuh 3 hari 2 malam, kami menginap di pinggir jalan, mobil kami diderek. Sekarang kondisi jembatan, masyarakat secara swadaya membangun dengan batang pohon, kalau nggak begini, mereka tidak mendapatkan sembako,” terangnya.

Seraya menahan tangis di tengah bercerita, Zainal juga mengungkapkan masyarakat perbatasan lebih sering mendapatkan kebutuhan dari Malaysia. Adapun dana transfer daerah ke Kaltara dari pemerintah pusat pada 2025 hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Rinciannya, untuk pendidikan Rp 769,5 miliar, pelayanan publik Rp 792,08 miliar dan pengawas Rp 21,71 miliar.

“Kita ini negara besar, kita malu bergantung selalu dari Malaysia. Tetapi mau diapakan memang kondisi keuangan belum mampu menjangkau. Kalau saya putarkan video-video bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara,” pungkasnya.