Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperingatkan Perum Bulog yang berencana ingin mengubah sistem pembayaran pada penyerapan gabah petani dari tunai menjadi nontunai. Hal ini disampaikan Amran saat menanggapi rencana Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang ingin menerapkan sistem pembayaran digital pada pembelian gabah.
“Kami juga sedang membuat konsep, yaitu pembayaran khusus untuk para petani yang selama ini dibayar dengan cash di lapangan. Kami akan bayar dengan proses dengan digitalisasi,” ujar Rizal saat Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Depok, Senin (5/1/2026).
Rizal menjelaskan tujuan pembayaran secara digital ini untuk mencegah indikasi korupsi di lapangan serta menjaga keamanan. Menurut ia, melalui sistem digitalisasi ini, petani tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar usai gabah mereka dibeli.
“Petani menjadi lebih rajin menabung dan juga mengurangi indikasi korupsi dari oknum-oknum di lapangan. Ini akan lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” jelas Rizal.
Menanggapi hal itu, Amran mengingatkan agar peralihan sistem pembayaran ke digital ini lebih berhati-hati. Sebab, berkaca pada pengalaman penerapan program Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi yang dinilai infrastruktur pendukung digitalisasi belum siap.
Amran menyebut ketidaksiapan infrastruktur ini dapat menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun. Menurut Amran, setidaknya 20% petani gagal mendapatkan pupuk subsidi lantaran hal tersebut. Hal ini disampaikan Amran saat menjadi penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
“Jadi infrastruktur tidak siap, kita rugi. Kurang lebih Rp 50 triliun sampai Rp 100 triliun. Hati-hati. gunakan ganda saja,” ujar Amran.
Tonton juga video “Mentan Targetkan Papua Bisa Swasembada Pangan dalam 2 Tahun”
