Mimpi Indonesia punya bandar antariksa secara mandiri sedikit lagi akan tercapai. Rupanya proyek tersebut sudah menjadi kajian sejak awal tahun 1990-an.
Biak yang berada di Provinsi Papua menjadi lokasi strategis tempat peluncuran roket. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan percepatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian akses antariksa sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, industri, hingga perguruan tinggi.
Pada Desember 2025, Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, mengatakan pembangunan Bandar Antariksa Biak memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar ini mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan yang menekankan aspek technology safeguard.
Menurut Anugerah, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa telah menyelesaikan proses harmonisasi dan siap menjadi pijakan operasional pembangunan. Selain itu, rencana induk keantariksaan nasional juga akan diperbarui hingga 2045 agar sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Kajian pembangunan Bandar Antariksa di Biak sudah dilakukan sejak 1990. Namun, seluruh kajian itu perlu dimutakhirkan mengikuti perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, dan kondisi lingkungan saat ini,” ujarnya dikutip dari website BRIN.
Pulau Biak dipilih karena keunggulan geografisnya. Lokasinya yang dekat dengan garis khatulistiwa memungkinkan efisiensi energi dan biaya peluncuran roket, terutama untuk misi ke orbit rendah bumi (low earth orbit/LEO). Keunggulan ini membuat Biak dinilai strategis dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi antariksa global yang terus meningkat.
BRIN mencatat ekonomi antariksa global kini diperkirakan berkontribusi sekitar lima persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Jika terealisasi, Bandar Antariksa Biak diyakini akan memberikan multiplier effect bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga penguatan diplomasi antariksa Indonesia.
Melalui Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Bandar Antariksa diungkapkan tahapan peluncuran roket yang disiapkan BRIN, mulai dari desain dan manufaktur, verifikasi kesiapan teknis, penetapan go or no go, pengajuan NOTAM dan NOTMAR untuk pembukaan ruang udara dan laut, sosialisasi ke masyarakat, hingga proses peluncuran dan pascapeluncuran. Seluruh tahapan menempatkan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan Bandar Antariksa membutuhkan dukungan jalan akses, kelistrikan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan berstandar internasional, serta sistem logistik dan keamanan terpadu.
Kementerian PPN/Bappenas menilai pembangunan Bandar Antariksa Biak sejalan dengan arah pembangunan Papua dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2026-2045. Proyek ini dinilai berpotensi mendorong penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta penguatan sumber daya manusia unggul di kawasan timur Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan ambisi Indonesia untuk mempercepat kemandirian teknologi antariksa nasional, salah satunya pengembangan bandara antariksa nasional.
Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Roket BRIN, Rika Andiarti, menjelaskan bahwa pengembangan bandar antariksa telah tercantum dalam Rencana Induk Keantariksaan Nasional (Renduk) 2017-2040, yang memuat visi jangka panjang Indonesia di bidang antariksa.
Namun, implementasi Renduk menghadapi tantangan dinamika global dan percepatan teknologi yang jauh lebih cepat dari proyeksi awal. “Renduk dievaluasi setiap lima tahun. Dalam konteks saat ini, sejumlah target dan strategi perlu didefinisikan ulang agar lebih adaptif dan realistis,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga 2040 Indonesia ditargetkan mampu meluncurkan satelit dan roket secara mandiri dari wilayah sendiri. Target inilah yang menurut Kepala BRIN masih sangat mungkin untuk dipercepat.
Arif juga mendorong para periset BRIN untuk meningkatkan intensitas dan kualitas riset, termasuk memanfaatkan peluang hibah riset internasional yang semakin terbuka. BRIN, kata dia, akan terus menyempurnakan mekanisme pendanaan dan penghargaan riset guna mendukung publikasi ilmiah serta pengembangan teknologi strategis.
“Tidak ada negara yang berjaya di antariksa dengan kerja setengah-setengah. Kesuksesan adalah fungsi dari pemanfaatan waktu,” pungkas Arif.
