Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan membeli rumah subsidi dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih murah angsurannya ketimbang membayar uang sewa kontrakan.
Hal ini ia sampaikan dalam acara penyerahan kunci rumah subsidi kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah melakukan akad KPR FLPP, yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
“Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dikutip dari keterangan tertulis, pada Jumat (8/8/2025).
Alasan Ara mengatakan angsuran KPR FLPP lebih murah karena dirinya mendengar pegawai Kemendagri yang membeli rumah subsidi hanya membayar angsuran Rp 1,7 juta per bulan. Angsuran tersebut lebih ringan ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah yang saat ini sekitar Rp 2-3 juta per bulan.
Dalam sambutannya Ara mengapresiasi kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memberikan dukungan dalam bentuk program dan kebijakan untuk Program 3 Juta Rumah.
“Dalam Rapat Kabinet kemarin kami mendapatkan arahan dari Presiden bahwa kita harus bekerja sebagai teamwork bukan superman. Mendagri dan jajaran betul – betul menjadi Kementerian yang pertama dan mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. Karpet merah merupakan pemikiran cerdas dan pro rakyat dari Mendagri dengan menjalankan BPHTB gratis dan PBG dalam waktu singkat untuk membantu masyarakat miliki rumah,” terangnya.
Bukan hanya itu, permintaan rumah subsidi dari pegawai Kemendagri juga cukup tinggi. Kementerian PKP sebelumnya memang sudah menyiapkan 2.000 kuota rumah subsidi untuk dibeli oleh pegawai Kemendagri. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.190 orang pegawai Kemendagri telah mendaftarkan untuk memanfaatkan KPR FLPP dan 50 orang diantaranya telah melakukan akad kredit KPR FLPP rumah subsidi.
Dalam Program 3 Juta Rumah, imbuhnya, pemerintah memberikan intervensi positif dalam pendanaan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan intervensi dengan memberikan program BPHTB dan PBG gratis dan cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.
“Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa,” tuturnya.
Tito Karnavian mengaku senang dengan adanya dukungan Kementerian PKP dengan KPR FLPP rumah subsidi bagi pegawainya. Dirinya bahkan meminta jajaran Pimpinan Eselon I untuk mendata pegawainya yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi.
“Ternyata banyak ASN Kementerian Dalam Negeri yang belum memiliki rumah dan KPR FLPP bisa dimanfaatkan mereka untuk memiliki rumah. Selain itu, Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet kemarin juga menyatakan Kementerian PKP sudah bekerja dengan baik dan sudah on the track,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini pula, Ara menyampaikan pekan depan dirinya dan Tito akan hadir dan memimpin rapat di Wamena, Papua Pegunungan. Mereka akan membahas mengenai pembangunan rumah untuk masyarakat dan Kepala Suku di sana. Rencananya jumlah rumah yang akan dibangun di Papua atas perintah Presiden Prabowo adalah 2.000 unit.
“Ini merupakan perintah langsung Presiden dan bentuk cinta beliau untuk tanah Papua dan kami diminta membangun 2.000 rumah di Papua pegunungan. Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ara.
