Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), AHY menyebut rata-rata armada kapal di Indonesia berusia lebih dari 20 tahun. Ia menyebut, kapal-kapal tersebut didominasi oleh kapal tangkap ikan dan kapal niaga yang menggerakkan perdagangan jalur laut.
“Untuk memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, kita harus mulai menghentikan penggunaan kapal-kapal beremisi tinggi secara bertahap dan mempercepat adopsi alternatif rendah karbon,” ujar AHY dalam sambutannya di acara Indonesia Maritime Week (IMW) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Tidak hanya armada kapal, AHY juga berencana mengembangkan pelabuhan yang ramah lingkungan. Ke depan pelabuhan ramah lingkungan ini memiliki stasiun pengisian daya untuk kapal listrik, fasilitas pengisian bahan bakar LNG dan hidrogen.
Ia menyebut, beberapa negara di ASEAN sudah menerapkan langkah-langkah tersebut. AHY menegaskan, sektor maritim Indonesia tidak boleh tertinggal.
“Negara-negara ASEAN lainnya, seperti halnya Tiongkok, sudah melakukan hal ini. Kita tidak boleh ketinggalan,” tegasnya.
Adapun saat ini, pemerintah telah menetapkan prioritas pengembangan pelabuhan di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas.
“Investasi-investasi ini sangat penting tidak hanya untuk integrasi nasional, tetapi juga untuk membuka potensi ekonomi dan memastikan tidak ada pulau yang tertinggal dalam kisah pertumbuhan kita,” jelasnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Di sisi lain, AHY juga akan melonggarkan skema pembiayaan di sektor maritim. Hal ini dilakukan untuk dorong dekarbonisasi. Adapun saat ini, AHY menyebut pembiayaan di sektor maritim masih mengandalkan pinjaman komersial umum yang berisiko.
“Kita menghadapi rintangan yang cukup berat, terutama dalam memodernisasi armada yang sudah tua dengan mesin rendah emisi dan membangun infrastruktur ramah lingkungan dalam skala besar,” jelasnya.
AHY sendiri telah menetapkan sejumlah restrukturisasi untuk sektor maritim. Pertama, membenahi skema pembiayaan maritim. AHY menyebut, pemerintah akan mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang lebih rendah.
Kedua, skema pembiayaan campuran yang melibatkan kemitraan publik maupun swasta. Ketiga, membangun fasilitas investasi maritim khusus, yang berpotensi didukung oleh dana pemerintah atau obligasi hijau.
“Meskipun BUMN dan pihak-pihak lain telah meletakkan dasar yang penting, sektor maritim Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang kritis,” tutupnya.
(rrd/rrd)
