Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pemerintah memiliki mandat untuk bangun 2.000 rumah di Papua Pegunungan. Namun untuk kriteria penerimanya masih digodok.
Hal itu disampaikan saat Kementerian PKP menerima kunjungan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Ruang Menteri, Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) malam. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pokja Agama MRP, Frits Mambrasar, yang hadir bersama jajaran, anggota, dan tokoh masyarakat Papua.
Rombongan MRP datang menyerahkan aspirasi resmi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua terkait kebutuhan perumahan layak, termasuk usulan penyediaan rumah khusus dan hunian vertikal (rusun) yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat.
Ara meresponsnya dengan mengatakan bahwa pemerintah butuh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan kriteria penerima.
“Kami akan meminta bantuan BPS menyangkut penyusunan kriteria. Kami sangat berharap arahan dari BPS agar penetapannya objektif dan tepat sasaran,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/11/2025).
Ara menambahkan, pemerintah mendapatkan mandat khusus untuk membangun 2.000 rumah bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan serta 200 rumah bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar di Papua. Namun untuk kriteria penerimanya masih harus dikonsultasikan.
“Kriteria ini juga akan kami konsultasikan dengan BPKP dan BPK supaya jelas klasifikasinya dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam penetapan penerima rumah khusus bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
“Saya sepakat dengan pak Menteri. Kiranya ada kriteria untuk rumah khusus bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga adil, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu turut hadir Dirjen Kawasan Perdesaan Imran, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Inspektur Jenderal Heri Jerman, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? infoProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik
