Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan selama setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto & Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menjalankan empat amanat. Langkah untuk mendukung pembangunan merata di Indonesia.
Dia menjelaskan untuk amat pertama yakni menjaga NKRI. Menurutnya, melalui perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke longgar seperti di daerah terdepan dan terluar, maka transmigran ikut mengamankan kedaulatan wilayah bangsa.
Kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan program reforma agraria, membagi lahan seluas satu hingga dua hektar, ditambah dengan adanya pembinaan transmigran, sebagai strategi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi sejahtera dan mandiri.
Ketiga, mendukung program swasembada pangan. Selama ini, kawasan-kawasan transmigrasi adalah sentra produksi tanaman pangan terutama beras. Keempat, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Inilah dasar dibentuknya transmigrasi menjadi kementerian tersendiri,” kata Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengalami dinamika dengan berbagai perubahan nomenklatur, mulai dari awalnya Kantor Menteri Negara Urusan Transmigrasi, kemudian Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa; hingga saat ini menjadi kementerian tersendiri. Saat ini, transmigrasi bersifat desentralistik dan bottom up.
“Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto bersifat sentralistik dan top down,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan paradigma baru transmigrasi bisa dilakukan bila ada permintaan daerah.
“Kementrans tidak akan melakukan transmigrasi tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Pemerintah daerah yang ingin memindahkan atau mendatangkan penduduk, baik transmigrasi umum maupun lokal, menyampaikan keinginan kepada Kementrans. Dari laporan itu, kementerian bakal berkoordinasi dengan daerah yang hendak mengirimkan transmigran. Bila daerah membutuhkan transmigran, maka daerah harus menyiapkan lahan dengan status ‘clean and clear’.
“Tak boleh tumpang tindih dengan lahan pihak lain,” tegasnya.
Hal demikian penting agar di kemudian hari tidak membawa persoalan. Saat ini, kementerian yang berkantor di Kalibata, Jakarta, mempunyai program 5T yakni Trans Tuntas menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan transmigrasi, Trans Lokal pemberdayaan masyarakat lokal, Trans Patriot melibatkan generasi muda dan kalangan kampus dalam transmigrasi, Trans Karya Nusa membangun kawasan ekonomi, dan Trans Gotong Royong sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kawasan transmigrasi.
“5T program unggulan merupakan derivatif (turunan) dari Asta Cita,” ungkapnya.
Lewat 5T, Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baru dan mengentaskan kemiskinan dengan membangun dari Bawah yakni desa. Desa di kawasan transmigrasi dibina dan ditingkatkan menjadi desa maju dan mandiri.
Sejak transmigrasi dilakukan, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Simak Video ‘Survei Poltracking: 78,1% Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran’:
