Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada 2041. Pemerintah pun menginginkan penambahan saham lebih dari 10%.
Dilansir dari infoFinance, Bahlil mengaku sudah melakukan pertemuan dengan PTFI dan Freeport McMoRan terkait penambahan izin tambang. Dia menuturkan tambang bawah tanah (underground) Freeport memiliki karakteristik yang berbeda dengan tambang terbuka.
“Proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041 kita harus perpanjang lebih dari itu. Kenapa? Tambang underground ini proses eksplorasinya tidak sama dengan open pit (tambang terbuka),” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/9/2025).
“Produksi 2020-2021 di underground itu merupakan hasil eksplorasi start 2004. Jadi eksplorasi di underground itu membutuhkan waktu 10-15 tahun,” tambahnya.
Menurut Bahlil, jika izin tambang Freeport tidak diperpanjang maka produksi dari tambang Freeport akan menurun setelah 2035. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan negara hingga lapangan pekerjaan.
“Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu di 2035. Begitu di 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” bebernya.
Bahlil mengungkapkan pemerintah mengajukan syarat penambahan saham lebih 10% dalam perpanjangan izin tersebut. Saat ini kepemilikan saham RI di PFTI sebesar 51%, jika penambahan tersebut berhasil maka saham RI di PTFI akan menjadi di atas 61%.
“Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar di atas 10%,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan penambahan saham lebih dari 10% tersebut sebagian akan diberikan kepada BUMD Papua.
“Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041,” katanya.
