Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo Freddy Damanik membela absennya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan menteri. Dia menilai Gibran tidak melanggar aturan sebab memiliki agenda lain.
Hal tersebut disampaikan Freddy menanggapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, yang menilai tidak wajar dengan absennya Gibran saat pelantikan menteri. Menurutnya, itu hanya harapan publik agar Presiden dan Wapres harus berada pada saat yang sama dalam acara tertentu.
“Sebenarnya bukan tidak wajar. Tapi itu adalah harapan publik atau masyarakat banyak bahwa Presiden dan Wapres harus berada pada saat yang sama dalam acara tertentu,” kata Freddy kepada wartawan dilansir dari infoNews, Sabtu (20/9/2025).
Freddy menjelaskan, ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan bukan tanpa alasan. Dia menyebut memang ada kegiatan lain yang harus dihadiri dan sudah lama dijadwalkan.
“Namun dalam konteks ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan sejumlah pejabat di Istana karena memang ada kegiatan yang harus dihadiri Wapres dan sudah lama dijadwalkan. Yang penting adalah tidak ada pelanggaran aturan,” ujar Freddy.
Freddy memastikan Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Gibran untuk tidak hadir di pelantikan menteri karena ada kunjungan ke luar negeri. Dia menegaskan Prabowo dan Gibran berkoordinasi dengan baik.
“Memang sudah ada izin dari Presiden atas ketidakhadiran Wapres. Kedua beliau itu berkoordinasi intens di tengah kesibukan masing-masing,” kata Freddy.
Freddy mengakui keharmonisan kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan mereka selalu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu dalam pengelolaan pemerintahan.
“Projo juga sepakat pada keinginan masyarakat agar Prabowo-Gibran harmonis dalam kepemimpinannya. Seperti, selalu berkoordinasi dan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan dalam mengelola pemerintahan,” ucap Freddy.
“Nah, harapan tersebut sudah dilaksanakan dan itu yang terjadi selama ini. Pak Prabowo dan Pak Gibran tidak lepas koordinasi,” sambung dia.
Freddy menegaskan tidak ada masalah antara Prabowo dengan Gibran. Dia menuturkan agenda Gibran telah mendapat izin dari Prabowo.
“Jadi, intinya tidak ada masalah antara Presiden dan Wapres. Ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan pejabat yang lalu karena ada kegiatan dan itu atas izin Presiden Prabowo,” tegas Freddy.
Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty juga menyampaikan hal serupa bahwa tidak ada yang aneh dengan ketidakhadiran Gibran dalam acara pelantikan menteri. Utje membeberkan Gibran melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua Nugini.
“Gak ada yang aneh dengan ketidakhadiran Wapres dalam pelantikan tersebut, karena beliau sudah lama terjadwal untuk kunker ke Papua Nugini,” ucap Utje.
Utje menilai Gibran tidak harus hadir dalam pelantikan menteri. Dia mengatakan kecuali Prabowo berhalangan hadir.
“Tidak harus hadir, kecuali Presiden berhalangan. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu orang yang praktis kok,” ujar Utje.
Utje menjelaskan setiap pihak memiliki opini dan sudut pandangnya masing-masing. Dia mengajak masyarakat untuk menikmati perbedaan demi menjaga suasana tetap kondusif.
“Pakar punya pendapat dan itu sah-sah saja, publik juga punya opini dan sudut pandang sendiri. Kita nikmati dinamika yang ada, sambil tetap menjaga suasana yang adem agar masyarakat bisa memiliki keseharian yang normal,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebelumnya menilai ketidakhadiran Gibran saat pelantikan menteri tidak wajar. Dia menganggap penugasan Gibran ke Papua Nugini adalah bahasa politik.
“Publik pasti tak tahu persis soal ketidakhadiran wapres di pelantikan menteri alasannya apa. Itu konsumsi elite tertentu. Yang bisa ditangkap itu hanya bahasa politik permukaan soal adanya penugasan di Papua Nugini. Secara politik ini sah jadi rujukan karena pengakuan ‘resmi’ dari orang dalam,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (20/9).
Meski begitu, Adi mewajarkan jika publik tetap berspekulasi liar atas ketidakhadiran Gibran. Dia mengatakan Gibran bukan satu kali tidak menghadiri momen penting.
