Gubernur Papua Tengah, Meki Napiwa dan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik berharap Sekolah Rakyat dapat dibangun di daerahnya.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (2/7).
“Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire, ada 1 Sekolah Rakyat,” kata Meki Napiwa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2025).
Ia menjelaskan sebanyak 6 dari 8 kabupaten di Papua Tengah merupakan daerah konflik. Banyak anak-anak dari daerah konflik mengungsi dan tidak bersekolah.
“Di Nabire ada lahan seluas 10 hektare. Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah,” katanya.
Selain Nabire, ia juga mengusulkan satu titik lagi Sekolah Rakyat di Mimika.
“Mimika juga saya minta agar ada Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Dua daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang paling aman dari konflik, sehingga cocok sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Untuk saat ini, proposal pengajuan beserta dokumen persyaratan Sekolah Rakyat di Nabire sudah siap. Sementara, dokumen usulan pendirian Sekolah Rakyat di Mimika dari Pemprov Papua Tengah akan menyusul.
“Proposal kami ini untuk data pendukung. Kami sudah siapkan masalah tanah,” kata Bupati Nabire Mesak Magai.
Ia menuturkan masyarakat saat ini mengungsi ke Nabire dan Mimika karena ada konflik di kabupaten lainnya. Sehingga, saat ini anak-anak membutuhkan sekolah.
“Kami sekarang membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat yang mengungsi,” ucapnya.
Permohonan serupa juga datang dari Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik. Ia menyatakan mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare.
“Sibolga senang ada Sekolah Rakyat karena banyak anak putus sekolah,” katanya.
Ia mengatakan sebab anak-anak di Sibolga banyak yang putus sekolah karena membantu orangtuanya berjualan ikan. Sehingga, kehadiran Sekolah Rakyat dirasa akan sangat bermanfaat.
“Kami siap dengan dokumen yang ada untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, kami harap bisa dikaji untuk menjadi prioritas tahun ini,” ucapnya.
Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo mengatakan tujuan diselenggarakan Sekolah Rakyat untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Program sekolah berasrama gratis ini juga merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Anak-anak di Sekolah Rakyat diharapkan memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup, karakter kebangsaan, dan jadi pemimpin di masa depan,” katanya.
Ia menuturkan anak-anak tersebut juga akan diberikan pendidikan keterampilan sesuai dengan potensi daerahnya. Lewat sekolah ini, anak-anak disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya diperbaiki.
“Presiden ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing.
