Jumlah penerima bansos beras tahun ini turun dibandingkan 2024. Tahun ini Pemerintah akan menyalurkan bansos beras selama Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Angka ini turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 22 juta KPM. Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima bantuan. Jadi berbedaan itu bukan sekedar berkurang, tetapi diyakini akan lebih tepat sasaran.
“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).
Arief mengatakan penyaluran bantuan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, dari 18,3 juta KPM, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” ucapnya.
Ariief juga mengatakan anggaran yang disiapkan untuk penyaluran bantuan itu Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun. Penerima bantuan beras akan menerima pasokan sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulan per satu KPM.
“Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp 4,6 sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” ujar Arief.
Terakhir, program bantuan pangan beras juga sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras.
“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” jelas Arief.
