Salah satu program stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah selama Juni-Juli 2025 adalah bantuan sosial (bansos) beras. Penyaluran bansos beras ini ditengarai membutuhkan anggaran hingga Rp 5 triliun.
Dilansir infoFinance, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun untuk program bansos beras. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni-Juli. Sehingga totalnya 20 kg per penerima manfaat.
“Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp 4,6 sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” jelas Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).
ADVERTISEMENT
Penyaluran bantuan ini, kata Arief, telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Dari 18,3 juta KPM, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” terangnya.
Bansos ini akan berlaku di seluruh Indonesia. Namun, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas. Yakni daerah-daerah dengan kenaikan harga beras paling signifikan seperti di Indonesia Timur.
“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” jelas Arief.
Pada 2024, tercatat ada 22 juta penerima bansos. Namun, Arief meluruskan terkait perbedaan data dengan tahun ini. Jumlah penerima terlihat berkurang, tetapi Arief menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tanda bahwa pemerintah mengedepankan akurasi data.
“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” jelasnya.
Program bantuan pangan beras juga sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
“Jadi tidak ada debat apa-apa karena bergantung daerah-daerah yang memang sudah terindikasi. Jadi tidak semua daerah, karena pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani. Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp 6.500,” tandas Arief.
