Kementerian Pertanian (Kementan) akan menggenjot program cetak sawah Papua. Program ini merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan Papua dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah Papua.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejumlah wilayah yang bakal menjadi lahan persawahan diantaranya Papua Barat, Papua Baray Daya hingga Papua Pegunungan.
“Kementan sekarang sudah mulai kita cetak sawah di Papua, Kabupaten-kabupaten di Papua. Jadi sudah beberapa Bupati, hampir kemarin kan kita ada rapat. Semua Papua kan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan lain-lain itu semua kumpul dan kita fokus untuk pemenuhan pangan di tanah Papua,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Terkait dengan berapa luas sawah yang akan dicetak, Sudaryono mengatakan akan mengikuti usulan dari Bupati. Ia juga menjelaskan program cetak sawah ini akan menggunakan dana APBN.
“Kita sesuai dengan usulan dari bupati-bupati. Ada yang satu kabupaten ada 3.000, 5.000 hektare. Ada yang 10.000 hektare, itu kita ikuti usulan dari bupati,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sejauh ini Papua butuh tambahan pasokan beras 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi beras di Papua sendiri 120 ribu ton dan kebutuhannya 660 ribu ton.
Pemerintah pusat, kata Amran, akan membuka lahan sawah seluas 100 ribu hektare di Papua untuk memenuhi kebutuhan beras. Pembukaan lahan sawah akan dilakukan di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat.
“Karena Papua butuh 660 ribu ton beras. Tetapi hanya memproduksi 120 ribu ton, sehingga masih kekurangan 500 ribu ton. Nah, 500 ribu ton membutuhkan sawah 100 ribu hektare. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua dan Papua Barat,” ungkap Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025) kemarin.
Dia menargetkan proyek pembukaan lahan sawah ini akan dilakukan dalam 3 tahun. Dengan percepatan mungkin bisa jadi 2 tahun selesai dengan begitu Papua akan berhasil swasembada pangan tanpa perlu mengambil beras dari wilayah lain yang membuat harganya jadi mahal.
“Papua itu kita akan swasembada kan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran.
“Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada. Dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” lanjutnya.
